Pendidikan GOTAG
Rancangan Undang-undang KUHP (RKUHP)
Berita
Foto (3)
-
Wiranto: Pandangan Masyarakat Satu, Koruptor Kenapa Masih Jadi Pejabat
Ia lebih memilih untuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kebenaran bagi semua elemen.
-
Hari Ini Menko Polhukam Undang Sejumlah Pihak Bahas RUU KUHP
Wiranto menyanggah bahwa rencana masuknya UU Tipikor dalam RKUHP merupakan upaya untuk melemahkan KPK.
-
Fadli Zon: Revisi KUHP Harusnya Tidak ada Upaya Lemahkan KPK
Sebagai kitab induk, kata Fadli, maka semua kejahatan tertuang dalam kitab tersebut, termasuk Tindak Pidana Korupsi
-
Ketua DPR Bantah Isu LGBT Akan Dilegalkan dalam RKUHP
"Yang kita harus utamakan adalah keselamatan masa depan bangsa ini," jelas Bamsoet.
-
Pembahasan RKUHP di DPR Akan Libatkan Pihak Terkait, Termasuk KPK
"Sebagai pimpinan DPR, kami tentu memiliki tugas untuk mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang," jelas Bamsoet.
-
Jelang Pengesahan RKUHP, Ribuan Netizen Teken Petisi "KPK Dalam Bahaya"
Ribuan netizen menandatangani petisi berjudul "KPK DALAM BAHAYA, TARIK SEMUA ATURAN KORUPSI DARI R KUHP!".
-
RKUHP Dinilai Bisa "Bunuh" KPK Secara Perlahan
ICW menilai meski banyak pihak yang mengatakan bahwa RKUHP tidak menggembosi kewenangan KPK, namun hal itu tidak ada yang menjamin.
-
TM Mangunsong dan Tiga Ketua Peradi RBA Tolak Pembonsaian KPK Melalui RUU KUHP
Di sisi lain, pemeritah lepas tangan sehingga eksekutif pun terkesan hendak membonsai KPK.
-
PPP Tolak Pelaku Cabul LGBT Hanya dalam Penjelasan Pasal RKUHP
Terkait dengan pasal perbuatan cabul sesama jenis atau oleh kaum LGBT, Arsul menjelaskan bahwa Pemerintah bukan menghapus pasal tersebut.
-
Waspadai RKUHP yang Melemahkan Upaya Pemberantasan Korupsi!
Pada 30 Mei 2018, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, memberikan dukungannya untuk menyelesaikan dan mengesahkan RKUHP Agustus 2018.
-
ICW Waspadai Upaya Pelemahan Pemberantasan Korupsi Dalam RKUHP
ICW mewaspadai Revisi Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP) malah akan berdampak melemahkan upaya pemberantasan korupsi
-
KPK Ingin Pemerintah Perlakukan Spesial RUU Tipikor Seperti RUU Antiterorisme
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah mencabut sejumlah pasal Tipikor yang tercantum dalam RUU KUHP.
-
Setelah RUU Terorisme, DPR Genjot Pembahasan RKUHP
"Saya kira kan masa sidang ini sampai akhir bulan Juli kan mestinya selesai kalau kita kerjakan. kan Rabu ini mau kita rapat lagi."
-
Aliansi Nasional Reformasi KUHP Beberkan 7 Alasan RKUHP Harus Ditolak
DPR menargetkan mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang selambatnya pada April 2018.
-
Soal Pasal Penghinaan Presiden, Pengamat: Kritik dan Penghinaan Itu Saling Bersinggungan
Meskipun bermotif penyampaian kritik, kata dia, tetap saja orang itu dapat diproses hukum atas dasar telah melakukan penghinaan
-
RKUHP Versi Pemerintah Dinilai Masih Kental Nuansa Kolonialisme
Menurut dia, RKUHP berperspektif pemenjaraan dan sangat represif membuka ruang kriminalisasi melebihi KUHP produk kolonial
-
Jusuf Kalla Menyentil, Anda Boleh Kritik Habis-habisan ke Presiden, Tapi Jangan Menghina
"Presiden juga lambang negara. Kalau anda menghina lambang negara, kan berarti secara keseluruhan orang bisa masalah," tutur JK, Selasa (6/2/2018).
