Pendidikan GOTAG
Rancangan Undang-undang KUHP (RKUHP)
Berita
Foto (3)
-
Inilah Pasal-pasal Kontroversial di RKUHP,Pemilik Unggas yang Peliharaannya Berkeliaran Bisa Didenda
pasal-pasal yang dianggap kontroversial di RKUHP, di antaranya gelandangan yang dikenai denda 1 juta hingga pemilik unggas yang juga dikenai denda
-
Menkumham Jelaskan Pasal Aborsi dalam RKUHP: KUHP yang Sekarang Justru Lebih Berat
Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan soal pasal dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menjadi perhatian publik
-
Komnas Perempuan Sambut Baik Permintaan Jokowi Tunda Pengesahan RUU KUHP
Komnas Perempuan menyambut baik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta pengesahan RUU KUHP ditunda.
-
Jokowi Minta DPR Periode Sekarang Tak Sahkan RUU KUHP
Presiden sebelumnya menginstruksikan Yasonna agar menyampaikan sikap pemerintah yang ingin menunda pengesahan RKUHP.
-
Protes Revisi Rancangan KUHP, Dian Sastrowardoyo Ajak Viralkan #SemuaBisaKena
Aktris Dian Sastrowardoyo menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Perkembangan RKUHP : Dewan Pers Ogah Diatur, Delik Komunisme Dipertanyakan
RKUHP, muncul pasal denda Rp 1 juta untuk gelandangan, keberatan dari Dewan Pers hingga delik komunisme dipertanyakan
-
Tolak RKUHP PSI Anggap Adopsi Hukum Adat Bikin Cemas Pebisnis
Dijelaskan, dalam penjelasan Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat mengatur ”KUHP” nya sendiri berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat
-
Fahri: Ada Dorongan Kuat dari Pemerintah Rampungkan RKUHP
Fahri mengatakan tidak masalah RKUHP tersebut disahkan anggota DPR periode 2014-2019 asal ada kesepakatan terhadap sejumlah pasal
-
ICJR Kritik Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Dianggap Bersifat Kolonial dan Tak Demokratis
Menurutnya, pasal-pasal tersebut tidak perlu lagi diakomodir. sesuai dengan prinsip negara demokratis
-
Rekomendasi Aliansi Nasional Reformasi KUHP Untuk Pemerintah dan DPR yang Ingin Sahkan RKUHP
Aliansi Nasional Reformasi KUHP juga menyampaikan tujuh catatan sebagai alasan untuk menolak pengesahan RKUHP.
-
ICJR Desak Jokowi Serius Cegah dan Cabut Undang-Undang yang Sulitkan Rakyat
ICJR menilai komitmen ini harus ditunjukkan dalam Pembahasan RKUHP dan juga refromasi sistem peradilan di Indonesia
-
Istana Harap RKUHP Disahkan September 2019
Pemerintah serta DPR terus membahas tiga point yang menjadi fokus dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Komisi III DPR Jawab Kritik Koalisi Masyarakat Sipil soal RKHUP
Teuku Taufiqulhadi menilai kitik tersebut hanya sebatas pendapat dan tidak ada riset sebelumnya.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Konten Pasal-Pasal RKUHP Tentang Penodaan Agama
Masih ada pasal-pasal yang menimbulkan kekuatiran apabila diberlakukan. Pasal-pasal ini adalah, pertama Pasal 2 RKUHP.
-
Masinton Sebut KPK Selama Ini Telah Bermain Politik
PDIP Masinton Pasaribu menyebutkan selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bermain politik.
-
Menteri Hukum dan HAM Pastikan Pengesahan RUU KUHP Tetap Rampung Tahun Ini
Ketua KPK Agus Rahardjo bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7/2018).
-
Ketua KPK Sebut Jokowi Setuju Pengesahan RUU KUHP Tidak Ada Batas Waktunya
Joko Widodo meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tidak disahkan secara terburu-buru.
-
Soal RKUHP, Mahfud MD: Pokoknya KPK Jangan Sampai Mati
Mahfud menyatakan bahwa memang Indonesia harus mempunyai satu hukum pidana yang terkodifikasi.
-
Pimpinan KPK Siap Bahas RKUHP dengan Presiden
"Insha Allah, kami akan memenuhi undangan Presiden untuk membahas RKUHP," ujar Agus saat dikonfirmasi wartawan
-
Terjadi Perbedaan Pendapat untuk Perbaikan Draf RKUHP, Pembahasannya Ditunda setelah Lebaran
Wakil Ketua kPK Laode Muhammad Syarif enggan merinci pasal apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu.
