TOPIK
Perpanjangan Izin FPI
-
Di ILC Tv One (3/12/2019) Mantan Wakil Ketua MPR Fadli Zon menanggapi soal SKT FPI, ia menyebut dirinya yakin FPI setia kepada bangsa dan negara.
-
Terkait Perpanjangan izin FPI, Fadli Zon menurutkan hal tersebut merupakan persoalan politik antara penguasa terhadap ormas.
-
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, Kemendagri sudah berulang kali menyebut FPI tak memenuhi syarat mendapatkan SKT.
-
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi FPI untuk mendapatkan SKT.
-
Guntur Romli menyebut pasal 6 dalam isi AD/ART FPI, memiliki cita-cita Khilafah Islamiyah.
-
Rocky Gerung turut mengomnentari soalpenerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) yang hingga kini belum ada kejelasan.
-
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang memberikan tanggapannya soal SKT FPI.
-
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut memberikan komentarnya terkait dengan rencana perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.
-
Kuasa Hukum FPI Ali Abu Bakar Alatas menjelaskan maksud kata khilafah dalam AD/ART FPI.
-
Ali Abu Bakar Alatas menjelaskan arti kata Khilafah dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.
-
Jokowi enggan menanggapi soal perpanjangan izi SKT organisasi FPI dan menyerahkan sepenuhnya kepada para menteri terkait.
-
Ditanya mengenai izin perpanjang FPI yang belum keluar, Jokowi menjawab jika itu urusan Menteri bukan Presiden.
-
Bahtiar mengatakan, pendalaman perlu dilakukan lantaran surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan NKRI diajukan terpisah dari anggaran dasar FPI
-
Menteri Agama menyebut, masih bisa dibuat kesepakatan dengan FPI selama isi AD/ART ormas itu tak bertentangan dengan NKRI dan tak langgar hukum.
-
Kementerian Agama setuju untuk memberikan rekomendasi perpanjangan izin dari ormas FPI.
-
Pemerintah masih bersikap "gamang" menghadapi FPI, tidak seperti halnya ketika Pemerintah membubarkan HTI.
-
Pengamat politik Rocky Gerung mendukung perpanjangan izin FPI (Front Pembela Islam), hal itu diungkapkan melalui acara Talk Show Rosi Kompas TV.
-
Juanda menilai Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah tepat dengan mempertanyakan perkataan Khilafah Islamiyah dalam izin perpanjangan FPI.
-
Ia mengatakan seharusnya Mendagri bisa melihat kontribusi yang telah dilakukan FPI untuk negara.
-
Mahfud MD menyampaikan, pemerintah belum bisa menerbitkan surat perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI) karena masih ada permasalahan.
-
Ketua Umum Partai Pernusa (Perjuangan Rakyat Nusantara), Norman Hadinegoro menilai bahwa Front Pembela Islam (FPI) dianakemaskan.
-
Isu khilafah yang akan ditegakka FPI memantik respon Rocky Gerung. Ia mengatakan Mendagri Tito tidak memahami ide khilafah bersifat on going ideas.
-
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan hingga saat ini pihaknya belum bisa menerbitkan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI.
-
Tagar #RakyatTolakKerasFPI trending di Twitter pada Jumat (29/11/2019), Begini Penjelasan FPI Soal Kesetiaan NKRI & AD/ART Khilafah.
-
Achmad Baidowi menilai masih ada peluang bagi FPI mendapatkan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT).
-
Hidayat Nur Wahid mengatakan sebaiknya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk memberikan perpanjangan izin bagi FPI.
-
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian mengatakan masalah yang ada saat ini yakni AD/ART FPI.Masalah itu karena ada istilah 'Khilafah islamiyah'
-
Tim Hukum FPI, Ali Sadikin angkat bicara terkait Mendagri yang menyinggung AD/ART dari FPI soal khilafah menurutnya sudah dijelaskan dalam ART.
-
Partainya sendiri menurut Dasco menyerahkan sepenuhnya kepada kementerian terkait mengenai izin perpanjang FPI tersebut.
-
Rencana Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Front Pembela Islam (FPI) menuai kontroversi dari banyak pihak.
