TOPIK
Polemik HTI
-
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah sangat matang mempersiapkan negara Khilafah atau negara Islam di Indonesia
-
Pemerintah pun mengupayakan proses pembubaran organisasi kemasyarakatan tersebut ke pengadilan
-
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo harus tunjukkan semua bukti pelanggaran yang dilakukan HTI, termasuk tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya.
-
Purnawirawan TNI dan Polri, mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Siti Zuhro menilai HTI dan tokoh-tokoh di dalamnya harus diajak bicara, agar memahami isu yang sebenarnya
-
Pembubaran HTI disebutnya sebagai diskriminisasi masyarakat yang dilakukan oleh pajabat pemerintahan.
-
Purnawirawan TNI dan Polri menilai pemerintah juga perlu menggelar program deradikalisasi, terhadap kader-kader HTI.
-
Purnawirawan TNI dan Polri, mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan HTI
-
Pergerakan Hizbut Tahrir Indonesia di seluruh Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung Barat, tak lepas dari pengawasan pemerintah.
-
Jika tidak juga ada respon, pemerintah bisa mengeluarkan surat larangan kegiatan.
-
Pemerintah harus berani tegas mengambil tindakan terhadap tokoh yang dimaksud
-
Pemerintah sudah lama mengamati kegiatan HTI, dan mengumpulkan bukti-bukti.
-
Kemendagri telah mengirimkan tim ke daerah-daerah untuk mencari bukti kegiatan HTI yang anti-Pancasila.
-
HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
-
Atas alasan-alasan tersebut, maka pemerintah berencana untuk membubarkan HTI.
-
Menurut Mendagri, tokoh tersebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Khilafah yang ia maksud adalah konsep kepemimpinan umum, sesuai dengan ajaran Islam.
-
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin berpendapat, HTI seharusnya berkomitmen pada dasar negara, Pancasila.
-
Biarkan, lanjut dia, proses hukum berjalan jika HTI bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
-
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Fadli mengatakan HTI telah menunjukkan bukti-bukti sebagai ormas yang mengikuti prosedur undang-undang.
-
Dari laporan masyarakat, HTI tidak mendukung upaya keutuhan berbangsa dan bernegara.
-
Kedatangan HTI ke DPR adalah untuk melakukan pertemuan dan menyampaikan aspirasi terkait rencana pembubaran ormas tersebut oleh pemerintah.
-
"Pemerintah sudah punya cukup bukti dari berbagai aktivitas yang dilakukan, itu sudah cukup."
-
Fraksi Nasdem mendukung penuh langkah pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mengadakan audiensi. Padahal ormas tersebut akan segera dibubarkan oleh peme
-
Hanif mengatakan kampus selama ini melakukan fungsi edukasi dan selalu mengingatkan kepada para mahasiswa agar beraktivitas secara positif.
-
Pemerintah masih melanjutkan rencana pembubaran organisais masyarkat (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
-
"Kita ini Negara Kesatuan Republik Indonesia tapi kalau pandangan itu di negara demokrasi berbeda pandangan ya sah-sah saja,"
-
Ia menyebutkan, tokoh tersebut berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
