Pendidikan GOTOPIK
Revisi KUHP dan KUHAP
-
Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda dan Tidak Dilakukan oleh DPR Periode Ini
Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai kalangan, Presiden Joko Widodo akhirnya meminta DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP.
-
Soal RUU Permasyarakatan, Jokowi: Saya Masih Fokus Pada RKUHP
Jokowi saat ini mengaku masih fokus terhadap revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
-
DPR RI Tidak Bisa Paksakan Pengesahan RKUHP
Dengan keputusan tersebut menurut Arsul, RKUHP tidak bisa disahkan, karena pembuatan undang-undang harus berdasarkan persetujuan pemerintah dan DPR.
-
Pengesahan RKUHP Ditunda, Bamsoet Harap Tensi Politik Turun
Bamsoet menjelaskan rencananya RKUHP akan diparipurnakan pada Selasa pekan depan namun karena adanya masukan dari pemerintah serta desakan dari mahasi
-
DPR RI Akhirnya Tunda Pengesahan RKUHP
Bamsoet mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa pimpinan fraksi serta sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan Presiden Jokowi
-
Jokowi: 14 Pasal Dalam Revisi KUHP Perlu Ditinjau Kembali
Namun terkait 14 pasal yang dinilai Jokowi harus ditinjau kembali, Ia tidak merincikannya satu persatu dan akan dikomunikasikan dengan semua pihak.
-
Komnas Perempuan Minta Presiden dan DPR Tunda Pengesahan RKUHP Karena Bertentangan Dengan UUD 1945
Ketua Komnas Perempuan Azriana Manalu menilai rumusan pasal-pasal RKUHP tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Negara Republik Indonesia.
-
Enam Pasal RKUHP Dinilai Akan Timbulkan Over Kriminalisasi Untuk Kelompok Rentan
Menurutnya, hal itu mengakibatkan hilangnya jaminan kepastian hukum sebagai prinsip utama hukum pidana, dan melanggar asas legalitas.
-
Masih Ada Pasal Bermasalah, Komnas HAM Minta DPR Tunda Sahkan RKUHP
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar DPR RI menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
-
Lebih dari 300 Ribu Orang Tandatangani Petisi Minta Jokowi Tolak RKUHP, Ada 11 Poin yang Disoroti
Lebih dari 300.000 Orang Tandatangani Petisi Minta Jokowi Tolak RKUHP, Ada 11 Poin yang Disoroti
-
Pemerintah Minta Salah Satu Pasal Kesusilaan Dihapus dalam Revisi KUHP
Berdasarkan masukan para pakar, pemerintah khawatir,pasal tersebut jadi materi untuk memeras orang.
-
Aksi 'Geruduk' Gedung DPR Tolak RKUHP, Bentangkan Poster #HapusPasalNgawur
Massa aksi terlihat membentangkan sejumlah poster yang berisi tulisan seruan aksi mereka menolak RKUHP.
-
Pasal Penghinaan terhadap Presiden Diatur RUU KUHP
Arsul mengatakan, penyelesaian RUU KUHP itu dikebut dalam waktu dua hari di hotel Fairmont, Senayan, Jakarta.
-
Terima Pimpinan KPK di Istana, Jokowi Bahas RKUHP
Dalam sambutannya, Agus mengungkapkan dirinya tidak mengetahui hukum, tetapi pimpinan KPK lainnya merupakan orang-orang yang sangat ahli
-
Ketua dan Wakil Ketua KPK Sambangi Menkopolhukam, Diduga Bahas RKUHP
Tampak pula sebelumnya hadir Menkum HAM Yasonna Laoly, serta pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya.
-
Wiranto Heran Ada yang Tuding Revisi KUHP Bertujuan Lemahkan KPK
Wiranto secara tegas menolak tudingan itu dan mengatakan justru kewenangan KPK diperkuat melalui RKUHP itu.
-
Wiranto: Revisi KUHP Sama Sekali Tidak Melemahkan KPK
Tokoh yang diundang antara lain Mantan Menkumham dan Mantan Gubernur Lemhannas, Muladi serta Menkumham Yasonna H Laoly.
-
Wiranto Akan Segera Panggil KPK Terkait Revisi KUHP
Saya akan undang pemangku kepentinga lainnya termasuk KPK agar argumentasi menjadi sahih
-
Perzinahan Baru Dipidana Bila Video Tersebar
Untuk perzinahan sendiri Ketua DPR Bambang Soesatyo ( Bamsoet ) mengatakan tidak menyasar ruang privat.
-
Bamsoet: Tidak ada Tekanan Rampungkan RKUHP
Menurutnya pembahasan tersebut memang sudah mencapai tahap akhir dan diprediksi akan selesai Agusutus mendatang,
-
Marzuki Alie: KPK Jangan Egois, Penegakan Hukum Tak Hanya di KPK Saja!
Adanya revisi tersebut dilakukan agar penegakan hukum tidak hanya terjadi di KPK saja
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved