TOPIK
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia.
-
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, pengesahan revisi UU ITE diperlukan Indonesia sebagai landasan hukum.
-
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti Revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
-
Berikut 20 perubahan dan tambahan terkait revisi UU ITE yang disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna, Selasa (5/12/2023).
-
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang ITE.
-
Komisi I DPR RI mengupayakan mengapus Pasal Karet dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang UU ITE
-
Pimpinan Komisi I DPR RI menjelasan alasan rapat pembahasan revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap digelar tertutup.
-
Formappi menyoroti soal tak dimasukkannya RUU ITE dalam daftar prioritas di prolegnas 2022 oleh DPR RI.
-
sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mematuhi pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikembalikan kepada
-
TB Hasanuddin mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Lembaga untuk pedoman penerapan UU ITE.
-
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Willy Aditya menyambut baik pemerintah yang bakal merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR
-
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU ITE yang akan direvisi. Apa saja ?
-
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU ITE yang akan direvisi. Apa saja ?
-
Ismail Fahmi mengungkapkan berdasar hasil analisa di media sosial, publik merespon cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE.
-
"Mereka mungkin punya sentimen pribadi makanya bisa seperti itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono
-
Para narasumber yang pernah berpengalaman dengan UU ITE tersebut diundang untuk didengarkan masukan dan pendapatnya.
-
Surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang teknis penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai berlaku.
-
Menanggapi hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah tersebut kurang tepat.
-
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai, Perppu bisa diterbitkan jika kondisi objektif memenuhi tiga syarat.
-
Damar Juniarto ungkap ada 9 pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perlu dihapus dan direvisi.
-
Simak 9 pasal UU ITE yang nilai karet dan multitafsir yang perlu dihapus dan direvisi menurut SAFEnet.
-
TB Hasanuddin menilai tidak ada pasal karet dalam UU ITE, namun ia mempersilakan jika harus direvisi.
-
Menurut Almuzzammil, apa yang diusulkan presiden, terkait dengan revisi UU ITE sangat baik.
-
dalam UU tersebut masih terdapat pasal karet yang banyak disalahgunakan untuk saling melaporkan, meski telah direvisi terbatas periode lalu.
-
Jokowi akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa belum memberi rasa keadilan.
Pendidikan GO
