Pendidikan GOTOPIK
UU Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Soroti Revisi Kedua UU ITE, Koalisi Masyarakat Sipil: Ancaman Publik Dalam Berekspresi
Sejak disahkan pada 2008 dan revisi pertama 2016, UU ITE telah mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia.
-
Anggota DPR Sebut Pengesahan RUU ITE Jadi Landasan Komprehensif untuk Sertifikasi Elektronik
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, pengesahan revisi UU ITE diperlukan Indonesia sebagai landasan hukum.
-
Revisi UU ITE Harus Mampu Perkuat Perlindungan terhadap Setiap Warga Negara
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menyoroti Revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
-
Revisi UU ITE Diketok di Rapat Paripurna DPR, Ini 20 Perubahan dan Tambahannya
Berikut 20 perubahan dan tambahan terkait revisi UU ITE yang disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna, Selasa (5/12/2023).
-
DPR Sahkan Revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang ITE.
-
Komisi I DPR Upayakan Penghapusan Pasal Karet Dalam Revisi UU ITE
Komisi I DPR RI mengupayakan mengapus Pasal Karet dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang UU ITE
-
Pimpinan Komisi I DPR Jelaskan Alasan Rapat Revisi UU ITE Kerap Digelar Tertutup
Pimpinan Komisi I DPR RI menjelasan alasan rapat pembahasan revisi Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap digelar tertutup.
-
Formappi Soroti RUU ITE yang Tak Masuk Daftar Prioritas Prolegnas DPR
Formappi menyoroti soal tak dimasukkannya RUU ITE dalam daftar prioritas di prolegnas 2022 oleh DPR RI.
-
Sanksi Aparat Tidak Patuhi Pedoman UU ITE Kembali ke Pimpinan Lembaga Masing-masing
sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak mematuhi pedoman implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dikembalikan kepada
-
Jadi Pedoman Penerapan UU ITE, TB Hasanuddin Apresiasi Terbitnya SKB 3 Lembaga
TB Hasanuddin mengapresiasi terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Lembaga untuk pedoman penerapan UU ITE.
-
Pakar Pidana: Revisi UU ITE Harus Komprehensif
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Baleg DPR Sambut Baik Pemerintah yang Akan Merevisi Pasal Karet di UU ITE
Willy Aditya menyambut baik pemerintah yang bakal merevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Pemerintah Akan Revisi 4 Pasal Karet UU ITE, dari Pencemaran Baik hingga Penyebaran Hoaks
Pemerintah akan segera mengajukan revisi terbatas terhadap Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke DPR
-
Ini 4 Pasal UU ITE yang akan Direvisi, Mahfud MD: Untuk Hilangkan Multitafsir hingga Pasal Karet
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU ITE yang akan direvisi. Apa saja ?
-
Mahfud MD Sebut Ada 4 Pasal UU ITE yang akan Direvisi, Apa Saja?
Menkopolhukam Mahfud MD menyebut ada 4 pasal UU ITE yang akan direvisi. Apa saja ?
-
Pendapat Pendiri Drone Emprit Ismal Fahmi tentang Rencana Revisi UU ITE
Ismail Fahmi mengungkapkan berdasar hasil analisa di media sosial, publik merespon cukup baik atas rencana pemerintah merevisi UU ITE.
-
Mayoritas Postingan Akun Medsos yang Kena Tegur Polisi Virtual Lantaran Sentimen Pribadi
"Mereka mungkin punya sentimen pribadi makanya bisa seperti itu," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono
-
Tim Kajian UU ITE Bentukan Pemerintah Undang Ravio Patra, Prita Mulyasari, Hingga Nikita Mirzani
Para narasumber yang pernah berpengalaman dengan UU ITE tersebut diundang untuk didengarkan masukan dan pendapatnya.
-
Polri Selesaikan Kasus Novel Baswedan Dengan Cara Mediasi
Surat edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang teknis penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai berlaku.
-
Pakar Hukum Tak Setuju Rencana Kominfo Buat Pedoman Interpretasi UU ITE
Menanggapi hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah tersebut kurang tepat.
-
PKS Dorong Penerbitan Perppu UU ITE, PDIP: Saat Ini Belum Diperlukan
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menilai, Perppu bisa diterbitkan jika kondisi objektif memenuhi tiga syarat.
-
Pengamat Sebut Ada 9 Pasal Karet UU ITE yang Perlu Dihapus atau Direvisi, Apa Saja?
Damar Juniarto ungkap ada 9 pasal UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang perlu dihapus dan direvisi.
-
9 Pasal Karet UU ITE yang Perlu Dihapus dan Direvisi Menurut Pengamat, Apa Saja ?
Simak 9 pasal UU ITE yang nilai karet dan multitafsir yang perlu dihapus dan direvisi menurut SAFEnet.
-
Wacana Revisi UU ITE, Sosok Ini Justru Nilai Tak Ada Pasal Karet: 2 Kali ke MK Hasilnya Tak Masalah
TB Hasanuddin menilai tidak ada pasal karet dalam UU ITE, namun ia mempersilakan jika harus direvisi.
-
PKS: Kalau Serius Maka Usulan Perubahan RUU ITE Lebih Bagus Diusulkan Pemerintah
Menurut Almuzzammil, apa yang diusulkan presiden, terkait dengan revisi UU ITE sangat baik.
-
PPP Setuju Gagasan Revisi UU ITE: Ini Sekaligus Jawab Pertanyaan Pak JK
dalam UU tersebut masih terdapat pasal karet yang banyak disalahgunakan untuk saling melaporkan, meski telah direvisi terbatas periode lalu.
-
Jokowi: Kalau UU ITE Tak Bisa Beri Rasa Keadilan, Saya akan Minta DPR untuk Merevisi
Jokowi akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jika dirasa belum memberi rasa keadilan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved