Mari Berdoa dan Bergerak untuk Sepakbola Indonesia!

Oleh: Tubagus Adhi dari Madinah Al Munawaroh

Sudah cukup lama saya ingin menuliskan ini, alhamdulillah tersampaikan sekarang. Mohon dimaafkan sebelumnya jika terlintas kesan kesombongan di benak pembaca, terkait tempat mencatatkan ini, akan tetapi tentu saja saya tak bisa berbohong.                               

Saya masih berada di kota suci Madinah al Munawaroh sebagai bagian dari perjalanan menunaikan ibadah haji di 1436 Hijriyah atau tahun 2015 ini bersama sahabat baik saya, Heru Pujihartono, pemilik klub sepakbola Jakarta Matador dan salah satu anggota dari Indonesia Millenium Development Force (IMDF) PSSI 2015-2019 pimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Heru usianya jauh lebih muda dibanding saya dan La Nyalla.                                                   

Karena saya tak bisa berdusta maka tak masalah kiranya jika saya juga harus menerangkan siapa Heru Pujihartono yang sahabat baik saya dan La Nyallla itu.                                                       

Saya juga tak ingin mengabaikan kenyataan bahwa saya senantiasa mengikuti dan mencermati 'update' dari permasalahan persepakbolaan nasional yang kian menggila.         

Karenanya, saya memahami mengapa Komisi Disiplin FAM (Malaysia) harus memberi sanksi kepada tim SBAI dari usia U-16 tahun pada penampilannya di turnamen negeri jiran itu.

Keputusan mencoret tim Indonesia muda itu (karena mereka membawa nama timnas) dari keikutsertaannya di babak semifinal adalah sah karena bagaimanapun PSSI, sebagai institusi, sedang menjalani sanksi pembekuan dari FIFA.

Yang menjadi masalah, kenapa dalam kondisi 'suspend' ini federasi melegalisasi keikutsertaan tim ke event mancanegara? Apalagi, event U16 sifatnya bukanlah festival.  

Di luar 'case' itu, saya dihadapi pada sebuah kenyataan mengenai pencitraan massiv instrumen tidak resmi dari pemerintah atau negara terkait kompetisi sepakbola Pra PON.

Tim Transisi yang diketuai Bibit Samad Riyanto, mantan anggota KPK yang sudah sepuh itu, mengeluarkan perintah terkait pelaksanaan kompetisi Pra PON. Intinya, kompetisi Pra PON di seluruh provinsi harus mengikuti 'tata kelola' yang diatur oleh TT.

Tanpa kecuali. Seluruh pendanaan kompetisi Pra PON akan dikeluarkan dari kas TT, atau Kantor Menpora.  Intruksi TT implikasinya luar biasa.

Beberapa kompetisi Pra PON yang sejak pekan kemarin digelar di sejumlah daerah, terbatalkan. Intruksi TT langsung ditindakanjukuti tanpa reserve oleh institusi atau legalitas pengamanan di berbagai daerah, dengan tidak menganulir izin keramaian yang sudah diberikan jauh-jauh hari.

Rujukannya adalah perintah dari Mabes Polri yang meminta agar seluruh kepolisian daerah mengikuti petunjuk dari TT.                     

Lebih ironis lagi adalah apa yang disampaikan oleh representasi negara, yakni Kantor Menpora. Menpora Imam Nahrawi secara terbuka kembali mengeluarkan statemen mengenai 'road-map'-nya untuk, menurutnya, pengelolaan persepakbolaan nasional yang lebih baik.