Tribunners / Citizen Journalism

Zonasi PPDB: Das Sollen, Das Sein

Menurut Pasal 16 Permendikbud No. 51/2018, PPDB dilaksanakan melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali.

Zonasi PPDB: Das Sollen, Das Sein
Ist/Tribunnews.com
Sumaryoto Padmodiningrat. 

Umumnya, jalur zonasi memiliki kuota paling besar dari semua jalur penerimaan. Misalnya, di PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA) di Jatim, kuota jalur zonasi adalah 50%, sedangkan di PPDB SMA di DKI Jakarta kuota yang disediakan untuk zonasi adalah 60%.

Sistem seleksi PPDB zonasi dilakukan dengan cara pemeringkatan yang berbeda-beda di setiap provinsi. Akan tetapi, umumnya, pemeringkatan untuk jalur zonasi dilakukan dengan jarak, nilai Ujian Nasional (UN), usia peserta didik, dan waktu mendaftar.

Di PPDB SMA di Jatim, misalnya, seleksi dilakukan berdasarkan pada pemeringkatan berdasarkan zona dengan kuota sebesar 50%, yaitu pemeringkatan yang berdasarkan jarak tempat tinggal dalam zona dengan sekolah yang dipilih. Jika jarak sama, maka pemeringkatan berdasarkan nilai UN dan waktu pendaftaran.

Pemeringkatan berdasarkan nilai UN dengan kuota sebesar 20%, pemeringkatannya berdasarkan nilai UN. Jika terdapat kesamaan nilai, maka pemeringkatan berdasarkan urutan nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Matematika, dan Bahasa Inggris. Jika masih terdapat kesamaan, maka diperingkat berdasarkan waktu pendaftaran.

Sementara itu di PPDB SMA di DKI Jakarta, seleksi PPDB dilakukan dengan urutan nilai rata-rata hasil UN/UNPK untuk calon peserta didik baru lulusan SMP/Madrasah, urutan pilihan sekolah, usia dan waktu mendaftar.

Solusi

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencacat empat masalah dalam sistem zonasi PPDB. Pertama, munculnya jalur SKTM di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kedua, perpindahan tempat tinggal tiba-tiba. Ketiga, berkaitan dengan kewajiban menerima 90% calon siswa yang tinggal di lokasi dekat sekolah.

Di lapangan, hal ini membuat sekolah yang jauh dari konsentrasi pemukiman warga, biasanya ada di pusat kota, sepi peminat. Hal ini terjadi di 12 SMP di Solo, Jateng, dan di 53 SMP di Jember, Jatim.

Keempat, masih berkaitan erat dengan poin ketiga. Ketika di satu sisi ada sekolah yang kekurangan siswa, di sisi lain ada sekolah yang kelebihan peminat karena berada di zona padat.

Komisi X DPR RI kemudian menawarkan solusi. Pertama, evaluasi menyeluruh kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Kedua, beri keleluasaan kepada daerah untuk menyesuaikan kondisinya. Ketiga, terkait SKTM di mana siswa dari keluarga miskin juga perlu diakomodasi, Kementerian Sosial (Kemensos) harus melakukan pendataan penduduk miskin secara akurat.

Halaman
1234
Editor: Hasanudin Aco
Tribunners merupakan jurnalisme warga, dimana warga bisa mengirimkan hasil dari aktivitas jurnalistiknya ke Tribunnews, dengan mendaftar terlebih dahulu atau dikirim ke email redaksi@tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved