Tribunners / Citizen Journalism
Prioritaskan Reformasi Ekonomi Sebelum Jalankan Hilirisasi: Hanya Untungkan Oligarki
Di Indonesia 1 persen pemilik tanah terbesar menguasai hampir 60 persen dari total tanah di Indonesia,
Editor:
Choirul Arifin
Reformasi ekonomi yang sukses memerlukan institusi publik yang kuat dan transparan. Indonesia harus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan memperkuat institusi-institusi ekonomi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan elit.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat bergerak menuju reformasi ekonomi yang sejati, mengatasi ketimpangan, dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Hilirisasi bisa menjadi langkah penting, tetapi tanpa reformasi yang lebih mendalam, itu hanya akan menjadi sekadar jargon politik tanpa hasil nyata.
Seperti kata pepatah lama, "jangan menaruh kereta di depan kuda"—Indonesia butuh reformasi ekonomi terlebih dahulu sebelum hilirisasi dapat benar-benar membawa perubahan yang berarti.
*) Adrian Farhan Mubarok adalah kader PMII, alumni HTN UIN Bandung dan pernah nyantri di Pesantren Sukahideng.
Artikel ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Generasi Muda Dorong Hilirisasi Pertanian untuk Kesejahteraan dan Lapangan Kerja |
![]() |
---|
DPR Dukung Hilirisasi dan Pemberantasan Tambang Ilegal, Cek Endra: Sesuai Visi Prabowo |
![]() |
---|
Mendikti Saintek: Saatnya Beralih dari Ekonomi Ekstraktif Menuju Hilirisasi dan Industrialisasi |
![]() |
---|
Pakar Hukum Minta DPR Perkuat Regulasi Hilirisasi dan Batasi Ekspor Bahan Baku |
![]() |
---|
Hilirisasi Jadi Kunci Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Level 8 Persen |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.