Gerakan Arus Balik untuk Selamatkan Koperasi dari Koersifisme Negara

Oleh: Suroto,  Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR), Direktur Cooperative Research Center (CRC) ITKK

TRIBUNNERS - Pada tanggal 21 Juli 2025, pemerintah secara resmi menyatakan telah membentuk 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Proyek ini dibungkus sebagai strategi penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

Namun, proses pendiriannya justru mencerminkan pendekatan koersif dari atas ke bawah (top-down), yang bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar koperasi itu sendiri.

Berdasarkan pengamatan lapangan yang kami lakukan, pendirian KDMP tidak tumbuh dari inisiatif warga desa.

Ia dipaksakan melalui tekanan struktural oleh pemerintah pusat, antara lain: ancaman penghentian alokasi Dana Desa bagi desa yang tidak segera membentuk koperasi, pemaksaan melalui mekanisme Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), janji pinjaman dari bank pemerintah (Bank Himbara), serta iming-iming penugasan untuk menyalurkan pupuk, gas elpiji, dan berbagai komoditas strategis lainnya.

Kombinasi tekanan dan insentif semu inilah yang menjelaskan bagaimana 80 ribu koperasi dapat “dibentuk” dalam waktu kurang dari tiga bulan namun, keberhasilan administratif semacam ini justru menimbulkan kekhawatiran serius. 

Koperasi yang lahir dari paksaan dan intervensi negara akan kehilangan akar sosialnya. Ia tidak akan memiliki daya tahan, karena dibangun bukan dari kesadaran, kebutuhan riil, atau partisipasi aktif masyarakat. 

Dalam jangka panjang, model ini hanya akan melahirkan koperasi-koperasi semu—yang keberadaannya tidak lebih dari stempel legal formalitas demi pencapaian target politik.

Baca juga: Heru Cipto Nugroho Minta Pemerintah Fokus Pemberantasan Korupsi dan Kemudahan Kredit UMKM

Koperasi yang sejati bukanlah instrumen birokrasi atau alat pelengkap program pemerintah. Koperasi adalah gerakan sosial-ekonomi yang bersumber dari kesadaran dan kehendak rakyat.

Ia dibangun di atas prinsip otonomi, kemandirian, kesetaraan, dan demokrasi ekonomi. Ketika prinsip-prinsip ini dikhianati melalui pendirian koperasi model top-down, maka yang terjadi bukanlah pembinaan koperasi, melainkan pembinasaan koperasi.

Dari sinilah pentingnya gerakan arus balik. Gerakan ini adalah bentuk perlawanan masyarakat sipil terhadap upaya koersif negara yang merusak makna koperasi. Ia harus dimulai dengan pendidikan kritis kepada masyarakat tentang apa itu koperasi yang sejati dan bagaimana membedakannya dari koperasi palsu yang direkayasa kekuasaan. Koperasi sejati lahir dari kebutuhan ekonomi bersama, bukan dari proyek birokrasi.

Gerakan ini juga harus memperkuat upaya pendirian koperasi alternatif yang lahir dari bawah, dengan prinsip-prinsip yang benar. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama dan adat, serta organisasi masyarakat sipil perlu bersatu untuk melakukan konsolidasi pengetahuan dan penyadaran. Advokasi hukum juga penting dilakukan terhadap penyimpangan regulasi, terutama dalam penggunaan dana publik (APBN) yang dialokasikan untuk proyek koperasi politik seperti KDMP ini.

Momentum tahun 2025 sebagai Tahun Koperasi Internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seharusnya dimanfaatkan untuk membangkitkan semangat baru dalam gerakan koperasi di Indonesia.

Justru ironis jika pada saat dunia memberi penghormatan terhadap koperasi sebagai model ekonomi masa depan yang berkelanjutan dan inklusif, pemerintah Indonesia justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.