Jangan Sampai Darurat Sipil dan Darurat Militer Terjadi

Hendardi

Aktivis hak asasi manusia (HAM) 

Ketua Badan Pengurus Setara Institute

TRIBUNNEWS.COM - Hendardi menyoroti aksi unjuk rasa berujung anarkis di sejumlah daerah di Indonesia. 

Aksi unjuk rasa dimulai di berbagai kota, dipicu oleh isu tunjangan DPR dan ketidakpekaan elite politik terhadap kondisi rakyat dimulai pada Senin 25 Agustus 2025.

Aksi penyampaian pendapat kembali terjadi pada Kamis 28 Agustus 2025. Pada Kamis malam terjadi bentrokan antara massa dan aparat. 

Seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan (21) tewas setelah terlindas kendaraan taktis Brimob. Insiden ini menjadi titik balik dan memicu gelombang kemarahan publik.

Aksi lanjutan berlangsung lebih masif selama dua hari pada 29–30 Agustus 2025. 

Massa mendatangi Markas Brimob di Kwitang. Penjarahan dan perusakan rumah sejumlah anggota DPR terjadi, termasuk milik Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Sri Mulyani. Figur publik seperti Bintang Emon dan Ernest Prakasa menyuarakan kritik dan seruan damai.

Pada Minggu 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet mendadak dan menyerukan persatuan nasional

Hendardi menyampaikan enam poin soal situasi terkini di Indonesia 

1. Penjarahan adalah bukan demonstrasi dan tidak pernah dibenarkan oleh hukum, betapapun rakyat marah dengan para pejabat negara. Harus dipisahkan aksi demonstrasi konstitusional mahasiswa, buruh, ojol dan elemen sipil lainnya yang damai.

Aksi anarkis malam hari, dini hari, dan targetted adalah pola yang hanya bisa digerakkan oleh orang-orang terlatih. Kerumunan massa anarkis adalah fakta permukaan saja.

2. Dalam situasi begini, jelas kontestasi kepentingan yang diduga menggerakkan aksi-aksi anarkis.

Ada ketegangan elit, ada kontestasi kekuasaan, ada avonturir politik dan juga conflict entrepreneur yang memanfaatkan faktor-faktor penarik (push factor) yang menjadikan aksi damai tereskalasi menjadi anarkis.