Prabowo Sebut Anggota DPR yang Buat Pernyataan Keliru Dicabut Keanggotaannya Mulai 1 September 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru.

Ia menyebut, mulai 1 September 2025, mereka dicabut dari keanggotaan DPR RI.

“Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Prabowo menambahkan, para pimpinan DPR juga telah menyatakan akan mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai memicu keresahan publik, termasuk besaran tunjangan anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Aksi Demo di Sejumlah Daerah Sudah Mengarah ke Makar dan Terorisme

Ia menekankan bahwa para anggota DPR harus lebih peka dan berpihak kepada masyarakat.

Langkah tersebut, lanjut Prabowo, diambil sebagai bentuk tanggung jawab partai politik dan parlemen untuk memperbaiki kepercayaan rakyat.

“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan kepala umum partai juga telah menyampaikan melalui Ketua Fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” kata dia.

Prabowo memastikan bahwa aspirasi rakyat akan tetap dihormati dan difasilitasi, namun aksi-aksi anarkis yang terjadi dalam demonstrasi belakangan ini tidak bisa ditoleransi.

Baca juga: Presiden Prabowo Mendadak Gelar Sidang Kabinet di Hari Libur Minggu, Bahas Maraknya Demo?

“Saudara-saudara sekalian sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati, hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat dipungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah terhadap mengarah kepada makar dan terorisme,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo tampil bersama Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Sekjen PKS Mohammad Kholid, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ibas Yudhoyono, Ketua Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

4 Anggota DPR RI Dinonaktifkan

Buntut ricuh protes kenaikan tunjangan anggota DPR RI, empat politikus Senayan dinonaktifkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI oleh partainya masing-masing.

Keempat anggota DPR RI yang dinonaktifkan di antaranya Ahmad Sahroni (NasDem), Nafa Urbach (NasDem), Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio (PAN) dan Surya Utama alias Uya Kuya (PAN).

Mereka dinonaktifkan dari DPR RI oleh partainya buntut pernyataan mereka yang dinilai memperkeruh suasana sehingga menimbulkan demonstrasi besar di Jakarta dan sejumlah wilayah di Indonesia.

Nonaktif dari DPR artinya diberhentikan sementara dari kerja-kerja legislatif.