Dari Eksploitasi ke Kedaulatan: Misi Baru Pengelolaan Sumber Daya Nasional di Era Prabowo

Selama beberapa dekade, kekayaan alam kerap memunculkan paradoks klasik: sumber daya melimpah, tetapi masyarakat sekitar tetap miskin. Ratusan tambang ilegal tumbuh tanpa kendali, negara kehilangan triliunan rupiah, sementara kelompok kecil memperkaya diri.

Paradigma ini kini tengah diubah. Di bawah komando  Prabowo, pendekatan yang diambil tidak berhenti pada penertiban hukum semata, tetapi juga integrasi dengan tata kelola dan industrialisasi. Aset smelter yang disita  akan dikembalikan untuk dikelola oleh PT Timah bersama masyarakat lokal, agar hasilnya langsung dirasakan oleh rakyat.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang lebih progresif: memastikan mineral strategis tidak lagi diekspor mentah, melainkan diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya—yang bisa naik hingga puluhan kali lipat—dinikmati bangsa sendiri.

Tidak Ada Kompromi untuk Korupsi

Prabowo juga secara tegas menyebut korupsi sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan nasional. Dalam kasus timah, puluhan individu dan sejumlah korporasi telah diproses hukum. Ia pun menegaskan pemerintah tidak beri ruang bagi mafia tambang dan koruptor yang merampas kekayaan bangsa.

Pesan ini bukan hanya soal moralitas hukum, tetapi juga fondasi kebijakan publik yang menghubungkan antara integritas birokrasi dan kemandirian ekonomi. Negara tidak bisa berdaulat atas sumber dayanya jika aliran ekonominya bocor ke tangan segelintir aktor rente.

Menegakkan Pasal 33: Jalan Menuju Kedaulatan Ekonomi

Kebijakan penguasaan sumber daya strategis di Bangka Belitung mencerminkan semangat penegakan Pasal 33 UUD 1945 dalam konteks modern. Pasal ini bukan sekadar slogan, melainkan prinsip pembangunan nasional yang kini diterjemahkan dalam tiga langkah besar:

1.⁠ ⁠Penegakan hukum di sektor tambang dan hutan.

2.⁠ ⁠Perbaikan tata kelola melalui penguatan BUMN strategis seperti PT Timah.

3.⁠ ⁠Industri hilir yang memastikan nilai tambah dinikmati oleh rakyat, bukan eksportir mentah.

Kedaulatan ekonomi hanya bisa ditegakkan bila negara memiliki kendali penuh atas sumber dayanya sendiri—baik melalui kebijakan fiskal, hukum, maupun industrialisasi. Dengan hilirisasi tambang, pemberantasan korupsi, dan integrasi lintas sektor, Indonesia mulai menapaki babak baru dalam sejarah pengelolaan kekayaan alam: dari eksploitasi menuju kedaulatan.

Kini Bangka Belitung bukan sekadar “pulau timah.” Ia menjadi laboratorium kebijakan publik tentang bagaimana negara bisa menata ulang hubungan antara sumber daya, hukum, dan kemakmuran rakyat. Dari sisa lumpur pengolahan timah yang dulu dianggap limbah, kini muncul bahan dasar industri masa depan: monasit—logam tanah jarang yang menopang energi hijau, teknologi tinggi, dan pertahanan.

Keberadaan Bangka Belitung menjadi entry point dalam reinventing governance terkait arah kebijakan pengelolaan tambang timah secara nasional yang selama ini kurang mencerminkan keterbukaan dan keterlibatan publik. Kehadiran  Prabowo ke Bangka Belitung membuktikan bahwa pemerintah serius untuk membenahi tambang timah agar memberi manfaat optimal kepada rakyat dan mengembalikan kedaulatan timah ada di tangan rakyat.

Bangka Belitung adalah metafora atas babak baru ekonomi Indonesia: bangsa yang tidak lagi menjual tanahnya mentah-mentah, melainkan mengolahnya menjadi kemandirian. Dari “pulau tambang” menjadi simbol kedaulatan nasional—sebuah perjalanan panjang dari eksploitasi menuju martabat.