Di Balik Kekuasaan: Melacak Jejak Pemilik Manfaat Korporasi Melalui Beneficiary Owner Gateway

Status Perkawinan : Menikah

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) – TMT 1 April 2024

Jabatan : Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI

II. Riwayat Jabatan

Dr. Andi Taletting Langi memulai kariernya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sejak awal tahun 2000-an. Berkat dedikasi dan kepemimpinan yang kuat, beliau telah menempati berbagai posisi strategis, di antaranya:

• Kepala Seksi Institusi HAM Non Pemerintah (2007)
• Kepala Seksi Kerja Sama Organisasi Internasional Non-PBB (2008–2011)
• Kepala Subdirektorat Pembudayaan dan Kesadaran HAM (2014)
• Kepala Subdirektorat Kerja Sama Luar Negeri (2015)
• Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Banten (2021)
• Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat (2022)
• Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara (2024)
• Direktur Badan Usaha, Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI (2024–sekarang)

III. Riwayat Pendidikan

• S1 Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin (2000)
• S2 Theory and Practice of Human Rights, University of Oslo, Norwegia (2006)
• S2 Kajian Strategis Penegakan HAM, Universitas Indonesia (2008)
• S1 Ilmu Hukum, Universitas Attahiriyah Jakarta (2014)
• S3 Manajemen Sumber Daya Manusia, Universitas Negeri Jakarta (Lulus 18 Mei 2020)

IV. Pengalaman Internasional

Andi telah mewakili Indonesia dalam berbagai forum dan pelatihan internasional di lebih dari 15 negara, antara lain Norwegia, Swiss, Jerman, Australia, Thailand, Korea Selatan, dan Belgia.

Keterlibatannya mencakup pelatihan HAM, penegakan hukum internasional, perlindungan anak, hingga isu bisnis dan HAM di bawah koordinasi UNDP, RWI Swedia, serta Kementerian Luar Negeri RI.

V. Kegiatan Ilmiah dan Seminar

Sebagai narasumber, delegasi, maupun fasilitator, beliau aktif dalam berbagai seminar nasional dan internasional sejak 1997, di antaranya:

• Seminar Asia Pasifik (UNHAS–Deplu, 1997)
• Forum ASEAN Human Rights Mechanism (2009)
• Workshop Rencana Aksi Nasional Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (UN Women, 2011)
• Berbagai diklat HAM bagi aparatur negara dan aparat penegak hukum (2012–2020)
• Sosialisasi Bisnis dan HAM (UNDP, 2018–2019)

VI. Penghargaan

• Satyalancana Pengabdian 10 Tahun (Presiden RI, 2015)
• Karya Dhika Prakarsa (Menkumham RI, 2019)
• Satyalancana Pengabdian 20 Tahun (Presiden RI, 2022)