Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Seruan Moralitas dan Reformasi Tata Kelola

Saya mengajak seluruh warga terus menerus menyikapi apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban di samping juga turut mengingatkan kepada pengurus negara untuk bertindak lebih bertanggungjawab. 

Pada hari-hari ini sebetulnya sudah berlangsung sejak satu dekade terjadi kemerosotan dalam akses tata kelola sampai kepada kepatutan dan kewajaran dan kita tidak ingin kemerosotan ini terus berlangsung karena itu kami ingin memberikan warna.

Dalam waktu 10 hari dari sekarang atau dua pekan dari sekarang pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto akan memasuki usia 1 tahun dan seperti harapan semua pihak termasuk kita 1 tahun cukup waktu bagi proses pembelajaran, memahami masalah dan kita tahu setahun berjalan ini cukup dinamis banyak sekali peristiwa. Ada plus ada minus. 

Prabowo berusaha merespon setiap peristiwa. Kami menunggu apa koreksi yang sıfat konkret. Setelah 1 tahun, kami menanti dengan penuh harap bahwa pemerintah yang masih punya waktu empat tahun łamanya itu betul-betul melakukan koreksi total. 

Kami ingin memberikan pendangen secara proporsional, secara akademik bagaimana situasi pemerintahan memberikan masukan bagaimana ke depan harus dilakukan perbaikan. 

Saya menyoroti kolusi dan nepotisme yang menjadi wabah di mana-mana. Ekonomi kita tumbuh tetapi menyimpan maaslah yaitu ketimpangan.

Yang ketiga demokrasi yang secara prosedur kaya tetapi substansi dan ketokohan yang membuat demokrasi diperlakukan seperti instrumen. Hal berkaitan dengan tantanan kerusakan ekologi dan lingkungan.

Apa yang menjadi akar persoalan salah satu paling mendasar hilangnya moralitas. Karena ketidakadaan moral maka seolah-olah kekuasaan itu digunakan untuk apa saja yang mereka mau seolah kekuasan menjadi milik privat yang boleh dilakukan untuk memperkuat diri dan keluarga kalau bisa selama-lamanya.

Tidak ada moral membuat suasana serba boleh untuk kepentingan seperti boleh melakukan perubahan undang-undangan, kerusakan tata kelola membuat akrobat.

Oleh karena itu dalam kacamata forensik solusinya adalah bagaimana caranya kita mendorong dan mengingatkan bahwa tanpa moral maka masalah akan sulit memperoleh solusi mengapa karena kalau dikelola suasana saling melayani antar elit dan bukan melayani antar rakyat yang terjadi adalah kerusakan.

Saya memandang pemerintahan ini masih mempunyai waktu karena itu apabila ada kesadaran bersama apabila ada seruan dari masyarakat seluas-luasnya maka mungkin akan ketemu momentum di mana perbaikan itu akan dilakukan.

Kami mendengar hari-hari ke depan akan ada penataan kabinet, akan ada pengumuman Tim Reformasi Polisi itu semua disebut sebagai jalan dengan catatan kembali kan simbol moralitas simbol keberpihakan pada rakyat pada pemegang saham pada pembayar pajak. Itu langkah yang bisa mengembalikan publik trust.

Persoalan utama dalam demokrasi modern bukan hanya soal sistem, tetapi kebimbingan moral pemimpin. Kekuasaan tanpa moralitas akan kehilangan arah dan tujuan publik.

Ketika ada kebimbingan moral, kekuasaan bukanlah alat memperkuat diri atau keluarga. Ia menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan.  

Pemerintahan saat ini masih memiliki waktu untuk memperkuat simbol moralitas dan kepercayaan publik. Penataan kabinet dan reformasi kebijakan bisa menjadi momentum pemulihan tata kelola yang lebih bersih.

Acara Forum Warga Negara tersebut turut dihadiri sejumlah pembicara seperti akademisi UI Shofwan Al Banna, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, pemikir kebhinekaan Sukidi, founder CISDI Diah Saminarsih serta mantan Menteri ESDM Sudirman Said.