Membarter Tarif Impor AS dengan Derita Rakyat Palestina

Oleh: KH Abdussalam Shohib*

RENCANA Indonesia menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS) pada 19 Februari 2026 mendatang, seolah menyingkap tabir di balik motivasi pemerintah bergabung dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza.

Kebetulan yang mencolok, karena di tanggal yang sama, rapat perdana BoP bentukan Donald Trump juga dijadwalkan berlangsung di Negeri Paman Sam tersebut.

Rencana ratifikasi ART ini terkonfirmasi dari pernyataan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto (11/2/2026), yang menyebut negosiasi berhasil memangkas tarif impor AS dari Indonesia, dari semula 32 persen menjadi 19 persen.

Senada dengan itu, Mensesneg Prasetyo Hadi pun berharap pertemuan perdana BoP menjadi momentum penandatanganan kesepakatan dagang kedua negara.

Di sisi lain, publik menangkap fenomena menarik: kritik terhadap keanggotaan Indonesia dalam BoP tiba-tiba meredup.

Suara-suara kritis dari pemimpin ormas keagamaan, tokoh pesantren, hingga mantan menteri luar negeri seolah lenyap setelah mereka diundang ke Istana Negara.

Sikap mereka berbalik drastis, padahal sebelumnya dengan lantang menuding BoP sebagai "proyek palsu" yang hanya menguntungkan AS dan Israel.

Donald Trump mengklaim 20 poin dalam New Gaza Project sebagai solusi perdamaian.

Namun, proyek ini sejatinya adalah transformasi Gaza menjadi pusat ekonomi modern dengan sistem hukum yang tercerabut dari akar kedaulatan bangsa Palestina.

Alih-alih memerdekakan, skema ini justru berpotensi melenyapkan peradaban dan keluhuran budaya Palestina di tanah airnya sendiri.

Baca juga: Dino Patti Djalal: Israel akan Jadi Negara Paling Berpengaruh pada Donald Trump di Board of Peace

Mengapa demikian? Sebab, faktanya Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam BoP.

Ini bukan diplomasi perdamaian, melainkan wujud baru penindasan, monopoli, dan kolonialisme negara adidaya yang dikemas dengan narasi pembangunan.

Di saat para elite berdiskusi di meja perundingan, genosida di Gaza dan aneksasi di Tepi Barat oleh zionis Israel terus berlangsung.

Data mencatat sedikitnya 357 warga tewas oleh IDF pasca-gencatan senjata 10 Oktober 2025. Media di Gaza bahkan mendokumentasikan 591 pelanggaran gencatan senjata oleh pasukan Israel.