Cerdas Cermat dan Erosi Zona Aman Intelektual Pendidikan Kita

Yang juga mengganjal adalah hasil lomba tidak diubah sama sekali. SMAN 1 Sambas tetap dinyatakan sebagai pemenang dan akan mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Siswi SMAN 1 Pontianak yang jawabannya benar tidak mendapat pemulihan apapun.

Baca juga: Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar di Kalbar Diulang, Dewan Juri Diminta Pahami Substansi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ikut bersuara mengingat pesertanya adalah anak-anak. KPAI mendorong evaluasi terbuka dan menekankan pentingnya mekanisme pengaduan yang ramah anak. Peserta jangan sampai merasa dipermalukan saat menyuarakan haknya untuk diperlakukan adil.

Wakil Ketua MPR sendiri mengaku menerima informasi bahwa kejadian serupa pernah terjadi di provinsi lain pada tahun sebelumnya. Artinya, ini bukan anomali tunggal yang berdiri sendiri. Yang membedakan kali ini hanyalah videonya viral dan netizen tidak diam saja.

Ada satu aspek teknis dari insiden ini yang menarik untuk dibedah. Jika dua jawaban yang substansinya sama bisa mendapat nilai berbeda, ini menunjukkan lemahnya sistem penilaian subjektif di Indonesia. 

Ruang interpretasi juri bisa sangat liar dan tidak terstandar. Yang menarik, kali ini bukan siswanya yang gagal menjawab. Mereka justru bisa menjawab dengan benar, dan jawaban mereka identik dengan regu yang dinyatakan menang. Artinya kegagalan ada di sisi penilai, bukan di sisi yang dinilai.

Data PISA 2022 yang dirilis OECD menempatkan Indonesia di peringkat 69 dari 81 negara untuk literasi membaca. Skor membaca Indonesia hanya 359, jauh di bawah rata-rata OECD yaitu 476. Indonesia juga masih kalah dari negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Tapi yang sering dilupakan, data ini bukan cuma soal kemampuan siswa membaca. PISA juga mengukur kemampuan berpikir kritis, menyimpulkan, dan berargumentasi. Area inilah yang seharusnya jadi modal seorang penilai esai yang baik.

Inilah yang menjelaskan kenapa pendidikan kita lebih nyaman dengan pilihan berganda. Pilihan berganda aman untuk semua pihak yaitu siswa tinggal pilih, guru tinggal coret, dan tidak ada ruang debat. Tidak ada yang bisa protes karena jawabannya hitam putih. Esai menuntut hal yang sebaliknya yaitu rubrik jelas, penilai terlatih, dan kesiapan mengakui kesalahan. 

Baca juga: Polemik Lomba Cerdas Cermat MPR, Hidayat Nur Wahid: Sound System Akan Dievaluasi

Insiden Pontianak membuktikan kemampuan itu belum ada bahkan di level pejabat negara sekalipun. Pilihan berganda jadi bukan sekadar soal kemudahan, melainkan pelarian dari tanggung jawab menilai secara substansial.

Konsekuensinya jauh lebih besar dari sekadar metode ujian. Kita tumbuh tidak terbiasa dengan variasi pandangan dan perbedaan sudut pandang. Padahal semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika justru merayakan keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika ternyata baru sampai di level slogan, belum sampai ke praktik berpikir sehari-hari. 

Kita hafal semboyannya tapi tidak melatih diri untuk objektif menghadapi perbedaan. Untuk hal sesederhana menilai jawaban yang sama saja kita gagal jadi objektif.

Akar yang lebih dalam adalah kultur satu arah yang sudah lama mengakar. Atasan memberi perintah, bawahan menjalankan, dan suara yang berbeda kadang dianggap menantang atau menentang. Sistem ini ada di institusi sekolah, di kantor, di keluarga, dan di lembaga negara.

Maka ketika siswi SMAN 1 Pontianak protes di tempat, juri tidak membaca itu sebagai koreksi yang sah. Mereka membacanya sebagai bentuk perlawanan yang tidak pada tempatnya. Padahal anak itu hanya ingin menegakkan keadilan, bukan menantang otoritas siapa pun.

Pakar pendidikan Ina Liem, konsultan lulusan RMIT University, pernah menyampaikan pandangan yang relevan. Menurutnya, akar ketimpangan pendidikan bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana sumber daya itu dikelola. Sekolah yang sudah punya akses akan terus maju, sementara yang belum siap akan semakin tertinggal.

Sebenarnya pemerintah pernah punya niat baik soal pemerataan kualitas sekolah. Sejak Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, sistem zonasi diperkenalkan justru untuk menghapus label sekolah favorit. Gagasannya, semua sekolah negeri seharusnya menjadi favorit dengan kualitas yang merata.