Cerdas Cermat dan Erosi Zona Aman Intelektual Pendidikan Kita

Tapi hampir satu dekade berlalu, label itu masih hidup subur. Sekolah favorit tetap favorit dan sekolah pinggiran tetap dipandang sebelah mata. Fasilitas, kualitas guru, dan dukungan kebijakan masih jauh dari setara antar sekolah negeri.

Implikasi lain dari insiden lomba cerdas cermat di kota Khatulistiwa ini menyentuh reputasi kedua sekolah secara tidak langsung. Publik awam yang tidak menyimak penuh akan mengingat satu hal yaitu Sambas menang dan Pontianak kalah. Padahal yang sebenarnya kalah adalah keadilan penilaian, bukan kualitas jawaban anak-anak itu.

Lalu muncul pertanyaan yang lebih dalam. Apakah sekolah favorit jadi favorit karena memang lebih baik, atau karena ada keberpihakan sistemik yang menjaga mereka harus tetap di atas. 

Pertanyaan ini sulit dijawab dengan satu insiden, tapi insiden seperti ini menjadi indikasi yang layak ditelusuri.

Pendidikan kini juga bukan lagi zona aman dari berbagai tekanan kebijakan. 

Anggaran diutak-atik dan biaya sekolah makin mahal di berbagai jenjang. Kini bahkan kompetisi pelajar pun tidak luput dari masalah penilaian yang janggal di ruang publik.

Pendidikan diserang dari tiga arah sekaligus. Dari atas berupa kebijakan anggaran yang tidak konsisten, dari bawah berupa beban biaya yang naik, dan dari dalam berupa ruang kompetisi yang rentan subjektivitas. Tidak ada lagi titik aman bagi siswa untuk sekadar berkompetisi secara fair.

Hal yang patut direnungkan adalah apa yang dipelajari generasi muda dari peristiwa ini. 

Mereka belajar bahwa jawaban benar bisa disalahkan tanpa alasan yang masuk akal. Mereka juga belajar bahwa protes terhadap otoritas bisa dipatahkan dengan dalih yang dicari-cari di tempat atau asal mangap.

Pelajaran tak tertulis ini lebih melekat daripada hafalan empat pilar manapun. Apa gunanya menghafalkan UUD jika praktik di hadapan mereka menunjukkan UUD justru tidak dijalankan secara konsisten. Apa gunanya bicara demokrasi jika ruang protes mereka justru dibungkam dengan elegan.

Ironi terbesar peristiwa ini terletak pada nama lombanya sendiri. Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar mengandung UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilarnya. Namun semangat konstitusi soal keadilan dan keberagaman justru menguap di ruang yang seharusnya merayakannya.

Meski demikian, ada sisi yang tetap layak dihargai. MPR sudah meminta maaf secara terbuka, menonaktifkan pelaku, dan berjanji melakukan evaluasi besar-besaran. KPAI juga sudah masuk dengan rekomendasi konkret untuk perbaikan mekanisme ke depan.

Generasi muda Indonesia sendiri telah menunjukkan sesuatu yang menggembirakan dari peristiwa ini. Saya sebagai guru ikut bangga terhadap anak-anak tersebut. Mereka mengangkat suara, memviralkan kejanggalan, dan tidak mau menerima begitu saja. Ini menunjukkan ada kesadaran sipil yang tumbuh justru di antara anak-anak muda yang sering diremehkan.

Pembukaan UUD 1945 menyebut tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan mencerdaskan sebagian bangsa saja, dan bukan menjaga citra sebagian sekolah saja secara selektif. Tugas mulia itu menuntut keberpihakan kepada semua, bukan keberpihakan kepada yang sudah di atas.

Maka insiden di kota Sungai Kapuas ini bukan cuma soal satu pertanyaan yang salah dinilai. Ia adalah momen kecil yang membuka jendela ke pertanyaan yang jauh lebih besar tentang bagaimana keadilan diperlakukan di ruang publik kita. 

Generasi muda sedang menonton baik-baik, dan percayalah bahwa mereka akan mengingat lebih lama dari yang kita kira.