Muktamar NU: Menjaga Sang Pendiri NKRI dari Intervensi

Di situ ada adab. Ada kesadaran sejarah. Ada penghormatan bahwa para ulama bukan subordinasi kekuasaan, melainkan sumber moral bangsa.

Dan NU sejak awal memang mengambil posisi itu: dekat dengan rakyat, dekat dengan negara, tetapi tidak tunduk menjadi alat negara.

Puncak dari peran historis NU terlihat sangat jelas pada Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. 

Saat Belanda ingin kembali menjajah Indonesia dan republik masih berada di ujung tanduk, para ulama NU mengambil keputusan besar: mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya fardhu ‘ain.

Banyak orang hari ini mengenang Resolusi Jihad hanya sebagai simbol seremonial. Padahal dampaknya luar biasa. Dari resolusi itu lahir gelombang perlawanan rakyat yang begitu besar. 

Pesantren-pesantren berubah menjadi pusat konsolidasi perjuangan. Santri-santri turun ke medan perang. Laskar Hizbullah dan Sabilillah bergerak bersama rakyat mempertahankan republik.

Indonesianis seperti Benedict Anderson dan Martin van Bruinessen berkali-kali menunjukkan bagaimana jaringan pesantren dan ulama tradisional menjadi kekuatan sosial yang sangat menentukan dalam mempertahankan republik pada fase awal kemerdekaan.

Tetapi yang sering dilupakan adalah ini: setelah republik berdiri, para kiai itu tidak berebut kekuasaan.

Mereka tidak menjadikan jasa perjuangan sebagai alat untuk menguasai negara.

Banyak yang kembali ke pesantren. Kembali mengajar. Kembali membina umat. Mereka ikut mendirikan republik, tetapi tidak rakus terhadap republik.

Di situlah kebesaran moral NU sebenarnya.

Karena itu saya merasa prihatin ketika hari ini muncul gejala campur tangan kekuasaan dalam dinamika Muktamar NU. 

Entah dalam bentuk pengondisian dukungan, pembentukan poros politik, penggunaan jaringan birokrasi, atau sekadar upaya mempengaruhi arah kepemimpinan PBNU.

Bagi sebagian orang, mungkin ini dianggap biasa saja. Politik memang selalu mencari pengaruh.

Tetapi bagi NU, persoalannya bukan sesederhana itu.