Perludem: Panglima TNI dan Kapolri Harus Punya Nyali Tindak Tegas Anggotanya yang Tak Netral

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem),  Usep Hasan Sadikin‎ meminta aparat TNI, Polri serta intelijen harus netral dan ‎profesional dalam kontestasi Pilkada.

"Kapolri dan Panglima TNI harus memastikan setiap calon kepala daerah yang berasal dari TNI/Polri tidak menggunakan kekuatan, sumber daya, jejaring teritori TNI/Polri dalam kontestasi Pilkada," ujar Usep di Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Menurutnya, tindakan yang tegas, terbuka dan transparan harus dilakukan terhadap anggota TNI/Polri yang terbukti berpolitik praktis atau memberikan dukungan, baik terbuka maupun secara diam-diam kepada calon tertentu.

"Netralitas tidak hanya berarti tidak memilih tetapi juga dalam arti tidak memfasilitasi dengan menggunakan atau meminjamkan berbagai sarana TNI/Polri untuk kepentingan kandidat dan partai politik," paparnya.

Baca: Partai Golkar Dukung Setya Novanto Bantu KPK Bongkar Korupsi E-KTP

Usep menilai, hal tersebut harus diwujudkan dengan independensi dan berfokus menjamin keamanan sesuai dengan fungsi serta tugasnya, karena jika terjadi keberpihakan justru akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada.

"Institusi TNI/Polri harus berani menindak tegas anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran," ucap Usep.