Jawaban 5 Kepala Daerah soal Bendera One Piece: Dedi Mulyadi, Pramono Anung hingga Bobby Nasution

TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah kepala daerah merespons fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai wilayah Indonesia.

Mulai dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Jakarta Pramono Anung, hingga Wali Kota Solo Respati Ardi.

Semua tokoh tersebut, memiliki jawaban masing-masing. Ada yang membebaskan adanya bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi, ada pula yang melarang. 

Pengibaran bendera bajak laut One Piece ini, muncul menjelang HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2025.

One Piece merupakan serial manga dan anime asal Jepang yang menceritakan tentang petualangan bajak laut.

Adapun tokoh utama anime One Piece adalah Monkey D. Luffy, pemimpin kelompok bajak laut bernama Straw Hat Pirates.

Sementara itu, Kelompok ini memiliki logo Jolly Roger, yaitu tengkorak dengan silang tulang atau pedang di belakangnya.

Namun, lambang bajak laut yang dipimpin Luffy ini gambar tengkoraknya diberikan topi jerami atau secara sederhana kemudian disebut sebagai 'bendera One Piece'.

Bendera One Piece itulah, yang saat ini banyak diperbincangkan. Bahkan bendera berkibar di sejumlah kota, termasuk di Tuban, Jawa Timur. 

Merespons hal tersebut, Pihak Istana tak mempersoalkan pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia.

Sebab, hal itu, dinilai sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

Baca juga: TNI dan Polisi Kawal Penghapusan Mural One Piece di Sragen, Bagikan Bendera Merah Putih ke Warga

"Makanya sebagai sebuah ekspresi kreativitas boleh," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Namun, Prasetyo menegaskan, pentingnya menjaga kekhidmatan bulan kemerdekaan.

Ia berharap simbol-simbol lain yang digunakan dalam ekspresi kreatif tak mengganggu penghormatan terhadap simbol negara, khususnya Bendera Merah Putih.

"Tetapi jangan kemudian ini dibawa ke sesuatu yang mengurangi kesakralan kita sebagai bangsa. Apalagi ini di momen menjelang 17 Agustus," imbuhnya.