Ketua YLBHI Minta Pemerintah Santai Tanggapi Pengibaran Bendera One Piece, Bukan Negara Otoriter

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menegaskan bahwa fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI, tidak melanggar hukum.

Maraknya pemasangan bendera dan mural bertema anime One Piece ini menjadi sorotan publik.

One Piece merupakan serial manga dan anime asal Jepang karya Eiichiro Oda yang menceritakan tentang petualangan bajak laut dengan pemeran utama Monkey D. Luffy.

Bendera anime One Piece yang memiliki nama Jolly Roger dan bergambar tengkorak bertopi jerami itu diartikan sebagai bentuk kritik sosial, khususnya terhadap ketidakadilan atau masalah yang ada di pemerintah.

Jolly Roger merupakan jenis bendera yang umumnya dipakai oleh bajak laut untuk menakut-nakuti awak kapal lain agar mereka menyerah tanpa perlawanan.

Adanya fenomena pengibaran Bendera One Piece ini juga mengingatkan Isnur pada masa orde lama dan orde baru yang kala itu penerbitan sejumlah buku dibatasi dan dilarang.

Menurut Isnur, pelarangan buku tersebut mencerminkan ketakutan penguasa terhadap perbedaan pendapat dan ideologi yang berbeda. 

"Tidak (melanggar hukum), jadi ini sebenarnya sama situasinya seperti masa Orde lama, Orde Baru yang ketakutan dengan buku. Kan dulu ada kan, dan banyak sekali penulis buku dilarang. Itu tuh watak ketakutan dari ciri pemerintahan otoritarian," ungkap Isnur dalam wawancara eksklusif bersama Tribunnews On Focus, dikutip pada Selasa (5/8/2025).

Isnur lantas mengatakan, dalam menanggapi fenomena ini, seharusnya pemerintah santai karena negara ini merupakan negara hukum, bukan otoriter.

Fenomena ini juga mengingatkan Isnur pada sikap Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang pernah menanggapi dengan santai persoalan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua pada masa pemerintahannya.

Gus Dur sendiri mengakui bendera Bintang Kejora sebagai salah satu identitas kultural warga Papua.

Baca juga: Momen Anies dan Gibran Pamerkan One Piece di Pilpres 2024, Dulu Gimmick Politik Kini Dilarang

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Presiden, Gus Dur pun tetap konsisten dengan pandangannya tersebut, dia menilai Bintang Kejora sebagai bendera kultural masyarakat Papua, bukan simbol separatisme.

"Nah, pertanyaannya pemerintah kita ini pemerintahan hukum atau pemerintah otoriter? Kalau pemerintah hukum, pemerintah santai aja, biasa aja gitu."

"Jadi perlu belajar dari Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang santai menanggapi ketika misalnya ada pengibaran di masa pemerintahannya bintang kejora. Dia bilang itu anggap aja umbul-umbul gitu," ujar Isnur.

Isnur kemudian menyinggung pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Titiek Soeharto, yang menganggap pengibaran Bendera One Piece itu biasa saja dan menyebutkan sebagai bagian dari ekspresi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka.