KPK Disebut Hambat Investasi, Faisal Basri Ungkap Sebaliknya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Faisal Basri menanggapi pernyataan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disebut menghambat investasi.

Faisal mengungkapkan hal sebaliknya, yakni keberadaan KPK justru membuat skor indeks persepsi korupsi di Indonesia membaik.

"Indeks persepsi korupsi membaik, sekarang skornya 38. Masih jauh dari 100, tapi membaik," ujarnya di kantor Indef, Jakarta, Senin (30/9/2019).

Baca: Massa Gabungan Mahasiswa, Buruh, dan Petani Memasuki Halaman Gedung DPR

Baca: Ribuan Mahasiswa Gelar Aksi saat Pelantikan Anggota DPRD Kalbar, Personel Kepolisian Siaga

Selain itu, Faisal menyampaikan, Indonesia dari sisi peringkat negara juga membaik hingga sekarang menduduki peringkat ke-89.

Menurutnya, semua peningkatan tersebut karena adanya KPK yang suka menangkap para koruptor, sehingga investor asing percaya dengan hukum di Indonesia.

"Siapa saja dihukum. Mulai dari menteri hingga bupati," katanya.

Adapun Indonesia dari sisi kemudahan berbisnis juga naik dari peringkat 114 ke 73, yang membuat investor tertarik, bukan justru lari ke negara lain.

"Moeldoko bilang KPK hambat investasi dan Rosan juga. Ini mereka sebagai wakil ketua tim pemenangan dan pihak istana," tutur Faisal.

Respons KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan korupsi menjadi hambatan untuk berbisnis di Indonesia.

Hal itu disampaikan Laode M Syarif mengacu data World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2017-2018.

Meski tidak menyebut secara gamblang, bantahan tersebut menyentil pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyebut KPK menghambat investasi.

Baca: Namanya Disebut-sebut dalam Demo Mahasiswa Hari Ini, Anya Geraldine Beri Tanggapan

"Mereka bahkan memberikan kami data dari World Economic Forum tahun 2019, jadi hambatan investasi di Indonesia itu adalah nomor satu korupsi, kedua inefisiensi birokrasi, ketiga akses pembiayaan yang kurang, keempat infrastruktur tidak memadai, instabilitas kebijakan, instabilitas pemerintahan, dan rasio pajak," ujar Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Atas dasar itulah Laode menilai aneh jika pekerjaan memberantas korupsi dipandang menghambat investasi.