Breaking News:

35 Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Ilegal Sudah Dinormalisasi

Satgas mengklaim sudah dilakukan review secara menyeluruh terhadap 50 aplikasi KSP yang diduga menawarkan pinjaman online secara ilegal.

IST
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Kemenkop dan UKM Prof Rully Indrawan menyampaikan 35 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sudah dinormalisasi oleh Satgas Waspada Investasi OJK setelah dilakukan review secara menyeluruh terhadap 50 aplikasi KSP yang diduga menawarkan pinjaman online secara ilegal.

"Kementerian Koperasi dan UKM bersama Satgas Waspada Investasi mengambil tiga langkah di antaranya melakukan penindakan terhadap koperasi yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan memberikan pembinaan terhadap koperasi yang masih melakukan kegiatan yang belum sesuai dengan jati diri dan prinsip koperasi," tegas Prof Rully.

Pihaknya juga akan merehabilitasi terhadap koperasi yang tidak memiliki legalitas badan hukum dan izin usaha simpan pinjam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca: Daftar Lengkap Harga Ponsel Oppo dari yang Terjangkau Kantong Sampai yang Paling Premium

"Terhadap koperasi lainnya masih dalam proses review dan hasilnya diumumkan untuk normalisasi apabila terbukti tidak melakukan kegiatan pinjaman online kepada non anggota," tambah Prof Rully.

Baca: Rekomendasi Tiga Smartphone Terbaru Vivo untuk Menemani Aktivitas di Rumah

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK menemukan 50 aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ( KSP) yang melakukan penawaran pinjaman online ilegal.

Lima puluh koperasi ini menjalankan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian.

Baca: Haris Azhar Kritik Pernyataan Menteri Airlangga: Masyarakat Jadi Ajang Uji Coba Kebijakan . . .

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan, penggunaan aplikasi Koperasi Simpan Pinjam ilegal itu bertujuan untuk mengelabui masyarakat seakan-akan penawaran pinjol itu memiliki legalitas dari Kementerian Koperasi (Kemenkop).

“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan bersepakat bahwa KSP tidak boleh melakukan usaha dengan aplikasi pinjol karena bisa diakses masyarakat umum yang bukan anggota atau calon anggota KSP dan melanggar ketentuan perundang-undangan Koperasi,” kata Tongam dalam siaran resmi, Sabtu (23/5/2020). 

Baca: Anies Minta Warga yang Mudik Jangan Balik ke Jakarta untuk Sementara, Ini Alasannya

SWI bersama Kemenkop sepakat untuk menindaklanjuti temuan ini dengan meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi menutup 50 aplikasi pinjol KSP tersebut.

Halaman
12
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved