Bukan Hanya Distributor, Warung Kecil pun Bisa Jadi Agen Pengecer Elpiji 3 Kg, Berikut Caranya

Agar data konsumen akurat, nantinya akan digunakan sistem informasi, tidak ada lagi pencatatan secara manual.

"Pencatatannya menggunakan sistem informasi, tidak manual. Nah kalau dari sub penyalur itu bisa tepat sasaran, kita bisa mengatakan sistem itu lebih baik karena sampai langsung ke konsumen," kata Dirjen Migas.

Tutuka menyampaikan, terdapat beberapa tahapan dalam transformasi subsidi Elpiji 3 kg tepat sasaran.

Namun tahapan yang paling krusial adalah pendataan konsumen. Acuan yang digunakan adalah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

"Kami uji coba data P3KE karena kita melihat kalau sumber data P3KE lebih bersejarah. P3KE itu kan sumbernya data BKKBN dan selalu di-update sehingga harapannya lebih akurat," paparnya.

Lewat Data Bansos

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai penyaluran gas subsidi atau elpiji 3 kg menggunakan KTP atau MyPertamina kurang efektif.

Menurut dia, hal ini tidak dapat membuat penyaluran elpiji 3 kg tepat sasaran.

“Instrumen seperti apa, yang perlu dilakukan. Kalau hanya menggunakan KTP, kan tidak memberi informasi yang mendetail. Sehingga kalau itu diharap tepat sasaran agak sulit,” kata Fahmy kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.

Fahmy mengatakan, sama halnya dengan menggunakan data MyPertamina untuk penyaluran gas elpiji 3 kg, yang dinilai juga tidak lebih efektif dari penggunaan KTP.

Sehingga, ia menyarakan agar pemerintah menggunakan data penyaluran bantuan sosial (bansos).

“Kalau dikaitkan dengan MyPertamina akan lebih complicated lagi. Saya khawatir kalau hanya menggunakan KTP dan MyPertamina tidak efektif dalam penyaluran gas elpiji tepat sasaran. Seharusnya, menggunakan data yang dimiliki Kemensos,” lanjut dia.

Dia menjelaskan, salah sasaran dalam distribusi elpiji 3 kg besar sekali. Sehingga melalui penerapan sistem subsidi tertutup tersebut, diharapkan dapat mengubah skema pembelian, dari yang semula by product, sekarang by target.

“Menurut saya gunakan saja data Kemensos, yang waktu itu sebagai dasar pembagian bantalan sosial, saat BBM naik. Karena disitu kan ada data by name, by address, by target,” lanjutnya.

Ia juga menyarankan agar sistem subsidi tertutup tersebut diberikan mekanisme seperti barcode untuk mencegahyang tidak berhak mendapatkan elpiji 3 kg dengan harga subsidi.

“Apakah nanti yang sesuai dengan data itu diberi barcode misalnya. Jadi memang yang membeli adalah yang berhak. Di luar itu tidak dibolehkan membeli seharga elpiji subsidi,” tegasnya. (Kompas.com)