Menhub Sebut Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp 25.000, YLKI Minta Pemerintah Berikan Subsidi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyatakan, tujuan adanya moda transportasi Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek untuk mengatasi kemacetan.

Untuk itu, dia menegaskan pemerintah tak segan memberikan subsidi yang signifikan terkait tarif penggunaan LRT Jabodebek.

"Pemerintah harus berani memberikan subsidi yang lebih signifikan. Sebab tujuan LRT bukan hanya untuk memberikan pelayanan yang nyaman, aman, dan cepat. Tapi juga untuk mengurangi kemacetan. Ini yang terpenting," kata Tulus saat dihubungi Tribunnews, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Menhub Sebut Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp 25.000, Pengamat: Sasar Penumpang Kelas Atas

Asal tahu saja, tarif LRT Jabodebek berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 25.000. Sedangkan untuk pengguna LRT Jabodebek ditargetkan sebanyak 14.000 masyarakat.

Tulus mengatakan, jika nantinya target itu tak bisa tercapai, pemerintah perlu melakukan evaluasi atau bahkan menurunkan tarif yang sudah ditetapkan.

"Nantinya pemerintah harus berani mengevaluasi jika migrasi penumpang dari kendaraan pribadi ke LRT tidak sesuai target. Maka tarifnya harus diturunkan," jelasnya.

Di sisi lain, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyampaikan, tarif Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek yang berkisar antara Rp 20.000 sampai Rp 25.000 itu bakal menyasar pada masyarakat kalangan atas.

Pasalnya, tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dibandingkan moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) yang berkisar Rp 3.000 sampai Rp 14.000.

Baca juga: Menhub Budi Targetkan 140.000 Orang Bakal Gunakan LRT Jabodebek

"Pengguna LRT mungkin ya sama juga dengan MRT nantinya. Kalau sasarannya itu bagaimana kita menarik kalangan menengah atas mau rutin menggunakan LRT," kata Djoko saat dihubungi Tribunnews, Jumat (14/7/2023).

Djoko mengatakan, tarif LRT Jabodebek bahkan jauh lebih mahal dibandingkan dengan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) senilai Rp 3.000 sampai Rp 6.000. Sehingga, pengguna KRL lebih dominan masyarakat kelas bawah.

Melihat hal tersebut, menurut Djoko pemerintah perlu mendorong masyarakat kelas atas untuk beralih menggunakan moda transportasi umum.

"Kalau saya lihat, KRL banyak penggunanya kelas menengah kebawah karena tarifnya lebih murah. Prasarana peninggalan belanda, jadi engga beli tanah lagi," ujar dia.

"Sarananya juga engga baru, bekas. Jadi subsidinya juga kecil tapi tarifnya bisa murah juga," lanjutnya.

Kata dia, pengaturan feeder di setiap stasiun LRT menjadi catatan pemerintah untuk menggaet masyarakat kelas atas.