Perkuat Transparansi Rantai Pasok, Menko Airlangga Hartarto Dukung Sistem Tracing Sawit Nasional
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Tim Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bersama para pemangku kepentingan industri sawit.
Editor:
Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen mengoptimalkan potensi kelapa sawit sebagai komoditi unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima Tim Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bersama para pemangku kepentingan industri sawit dalam pertemuan yang digelar Kamis (22/5/2025).
Pertemuan ini membahas pengembangan sistem pelacakan (tracing) nasional untuk industri kelapa sawit yang berbasis teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk memperkuat transparansi rantai pasok serta meningkatkan daya saing global industri sawit Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Direktur Utama PT Surveyor Indonesia.
Dalam arahannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya sistem tracing yang bersifat sederhana, tangguh, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha di sektor sawit, mulai dari hulu hingga hilir.
“Sistem ini harus mampu menjangkau petani kecil hingga perusahaan besar, serta memastikan keterlacakan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan,” ujar Airlangga dikutip Rabu, 28 Mei 2025.
Airlangga mengapresiasi langkah progresif yang dilakukan oleh Tim ISPO dalam mendorong reformasi tata kelola sawit nasional.
Ia juga memberikan sejumlah masukan strategis, khususnya mengenai pentingnya desain sistem yang sederhana dan mudah dioperasikan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Sistem tracing harus dirancang simple dan user-friendly agar bisa diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Jadi, sistemnya sederhana tapi juga tetap bisa memfasilitasi pasar global,” tegasnya.
Sistem tracing ini akan memuat data penting seperti data sertifikasi lahan, titik koordinat atau lokasi kebun, status legalitas, serta aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang terkait.
Baca juga: Pembangkit Listrik Biomassa di Jepang Gunakan Cangkang Sawit dari Indonesia
Sistem tracing tersebut juga mengadopsi teknologi tracing (pelacakan) untuk menjamin transparansi rantai pasok, mulai dari hulu hingga hilir, serta mendukung kepatuhan terhadap standar keberlanjutan domestik dan internasional.
Pemerintah mendorong integrasi sistem ini dengan kebijakan nasional serta standar internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan global produk sawit berkelanjutan.
Upaya tersebut memerlukan sinergi antara kementerian/lembaga, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau independen berperan penting demi mewujudkan sistem tracing yang komprehensif dan kredibel.
Baca juga: SPKS Dukung Program Tumpang Sari Jagung dan Padi Gogo di Perkebunan Sawit
Sistem informasi dan tracing tersebut juga harus terhubung dengan kebijakan strategis nasional, termasuk peta jalan industri sawit berkelanjutan.
“Kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi nasional. DenKontangan sistem tracing yang andal, kita bisa tunjukkan bahwa sawit Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai prinsip keberlanjutan,” ungkapnya.
Laporan Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Sumber:
Sumber: Kontan
Pemerintah Bebaskan Pajak Bagi Masyarakat yang Beli Rumah Hingga Akhir 2025 |
![]() |
---|
Paket Stimulus Ekonomi Bakal Lanjut, Menko Airlangga: Diumumkan Awal September 2025 |
![]() |
---|
Menko Airlangga: 12 Perusahaan Amerika Sudah Dirikan Data Center di Indonesia |
![]() |
---|
Kesepakatan Tarif Resiprokal 19 Persen Belum Usai, RI Upayakan CPO Bebas Bea Masuk AS |
![]() |
---|
Menko Airlangga: ICT, Data Center dan Alat Kesehatan Bebas TKDN |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.