Jakpro Sebut Pentingnya Pembiayaan dan Pendanaan Dukung Pembangunan Ramah Lingkungan

Diskusi juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pijakan awal bagi peta jalan green sukuk daerah. Termasuk, kajian proyek yang layak, model pendanaan, potensi mitra investor hingga pembentukan tim lintas sektor yang akan mengawal proses secara berkelanjutan. 

Dari segi dasar hukum penerbitan Green Sukuk ini cukup kuat landasan hukumnya yakni ,  UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang, Penerbitan Dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. 

Dalam kesimpulan dan rekomendasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menerbitkan Sukuk. Yaitu Investment story yang menarik, didukung oleh tim Tim penerbitan obligasi yang profesional, memiliki peringkat atas obligasi, struktur obligasi yang kompetitif, pemasaran yang efektif dan waktu penerbitan obligasi yang tepat. 

Penerbitan Green Sukuk tidak mendapatkan penjaminan dari Pemerintah. Jadi harus dipersiapkan dana khusus jika terjadi penarikan dari nasabah. 

Salah satu sektor yang bisa didanai dari Green Sukuk adalah pengembangan transportasi ramah lingkungan di DKI Jakarta.

Pembangunan lanjutan LRT DKI Jakarta dengan skema Green Sukuk adalah contoh nyata inovasi pembiayaan yang ramahlingkungan, sesuai syariah, dan berkelanjutan. Ini mendukung misi Jakarta menjadi kota modern dengansistem transportasi bersih dan terintegrasi.