DPR: Penurunan BI Rate Perlu Didukung Stimulus Fiskal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta pemerintah mengeluarkan stimukus fiskal sebagai respon atas penurunan suku bunga acuan BI Rate oleh Bank Indonesia menjadi 5,25 persen pekan ini.

Amin Ak memaparkan, perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Data BPS terbaru menunjukkan penjualan mobil anjlok 18 persen, pertumbuhan kredit konsumen merosot ke level terendah dalam tiga tahun, sementara 60 persen pelaku UMKM mengeluhkan kesulitan akses pembiayaan.

"Yang lebih memprihatinkan, survei terbaru mencatat 12 persen keluarga kelas menengah kita kini kesulitan memenuhi kebutuhan pokok," ujar Amin di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Amin memahami kekhawatiran BI terkait stabilitas rupiah dan inflasi. Namun, justru di saat inflasi inti berada di level rendah 2,37 persen inilah harus lebih berani bertindak.

Dia mencontohkan pengalaman Thailand pada awal 2024 yang patut menjadi pelajaran. Mereka berhasil keluar dari resesi dengan kombinasi penurunan suku bunga dan stimulus fiskal besar-besaran senilai 2-3 persen dari PDB.

Pada awal 2024, Thailand sempat terancam resesi akibat kontraksi ekonomi dan tingginya utang rumah tangga (~88 persen PDB). Namun, kuartal I 2025 Thailand mencatat pertumbuhan +1,5 persen yoy.

Pemerintah Thailand merespons dengan program “Digital Wallet” senilai 500 miliar baht (2,7 persen PDB), dengan memberi 10.000 baht kepada jutaan warga untuk mendorong konsumsi. 

Menurut Bank Dunia, program ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Thailand sebesar 0,5–1,6 poin persentase terhadap GDP.

Bank of Thailand juga memangkas suku bunga 25 bps menjadi 2,25 persen pada Oktober 2024, untuk meringankan beban kredit dan mempercepat pemulihan ekonomi di tengah tekanan konsumsi dan pinjaman.

“Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tidak mengalami kondisi separah Thailand. Namun pemerintah tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk mencegahnya,” ujarnya.

Baca juga: Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga Acuan Jadi 5,25 Persen

Amin mengusulkan tiga langkah konkret kebijakan yang bisa diambil. Pertama, pemerintah perlu segera meluncurkan paket stimulus fiskal yang menyasar langsung akar masalah.

"Bukan sekadar insentif sektoral, tapi bantuan nyata berupa subsidi BBM untuk angkutan umum, keringanan PPh 0 persen untuk UMKM, dan program bantuan pangan beras untuk 18,27 juta keluarga paling rentan," tutur Amin.

Kedua, BI perlu mendorong perbankan lebih agresif menyalurkan kredit produktif. Sudah waktunya suku bunga KUR diturunkan di bawah 5 persen, dengan persyaratan yang lebih manusiawi bagi usaha mikro.

"Jangan sampai kebijakan moneter longgar justru hanya menguntungkan korporasi besar," imbuh Amin.

Ketiga, Indonesia butuh terobosan di sisi ketenagakerjaan. Kenaikan UMP 2025 yang hanya 3,2 persen—di bawah inflasi riil—telah membuat upah pekerja tergerus. Inflasi riil adalah tingkat inflasi aktual yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Nilai Tukar Rupiah Hari Ini 21 Mei 2025: Dolar AS Tergerus ke Rp 16.433, Pengaruh BI Rate?