Dukung Program 3 Juta Rumah Pemerintah, Tahun Ini BNI Salurkan 25 Ribu Unit KPR PLPP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank BUMN, PT Bank Negara Indonesia (BNI) memperkuat penyediaan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya mendukung program 3 juta rumah.

BNI adalah salah satu bank milik pemerintah Indonesia yang didirikan pada 5 Juli 1946, menjadikannya sebagai bank komersial tertua di Tanah Air.

Melalui kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BNI mendapatkan mandat untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25.000 unit pada tahun 2025.

Baca juga: Perumnas Siapkan 2 Ribu Ha Lahan untuk Bangun 161.000 Unit Hunian di Program 3 Juta Rumah

Jumlah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat dibanding kuota awal BNI tahun ini yang hanya sebesar 10.750 unit.

KPR FLPP adalah program subsidi pemerintah Indonesia yang bertujuan membantu MBR memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan yang lebih ringan.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menyampaikan apresiasinya kepada BNI atas dukungan konkret yang diberikan. 

Ara menjabat Menteri PKP pada Oktober 2024, di mana dirinya merupakan politikus Partai Gerindra setelah lebih dari dua dekade di PDI-P.

"779 debitur telah melaksanakan akad massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak," ujar Ara dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga mengapresiasi kontribusi aktif BNI dalam menyalurkan KPR subsidi. 

Heru sudah menjabat Komisioner BP Tapera sejak Maret 2042. 

Ia dikenal luas karena perannya dalam mengelola program Tapera, termasuk kebijakan pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk tabungan perumahan bagi pekerja.

"Hingga hari ini, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar," ungkap Heru.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menambahkan, dengan kuota penyaluran FLPP yang diberikan sebanyak 25.000 unit dari total kuota nasional, hal ini menegaskan tingginya kepercayaan pemerintah kepada BNI dalam menjalankan program.

Putrama duduk di kursi Direktur Utama BNI sejak Maret 2025, yang mana awal karir di BNI pada 2011 sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial and Recovery BNI hingga 2014.

"Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tegas Putrama.