ASDP Gandeng KPK, Perkuat Sistem Pengadaan Kapal, Manifest, Hingga Tata Kelola Manajemen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendorong perbaikan tata kelola perusahaan yang bersih dan berintegritas di PT ASDP Indonesia Ferry Persero.

Kegiatan ini ditandai dengan kickoff meeting antara jajaran Direksi ASDP dan tim dari Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK pada Senin, 28 Juli 2025, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta.

ASDP sendiri adalah singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi air, khususnya layanan penyeberangan antar pulau di seluruh Indonesia.

Baca juga: Cegah Aktivitas Calo di Pelabuhan Penyeberangan, ASDP Wajibkan Penumpang Reservasi Tiket di Ferizy

Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi ASDP untuk mempercepat langkah-langkah pencegahan korupsi secara menyeluruh.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menegaskan bahwa sinergi antara KPK dan BUMN menjadi strategi prioritas KPK dalam periode kepemimpinan 2024-2029.

"Bukan hanya soal perbaikan sistem, tetapi juga penanaman nilai-nilai integritas yang kuat di tubuh organisasi," ujarnya, Selasa (29/7/2025).

KPK, sambungnya, juga mengapresiasi sikap terbuka dan respons positif dari manajemen ASDP dalam menerima masukan serta menjalankan proses perbaikan sistem secara menyeluruh.

Menurut KPK, keberhasilan upaya pencegahan ini sangat bergantung pada sejauh mana BUMN memiliki komitmen kuat dalam mengimplementasikan setiap rekomendasi yang diberikan.

Dalam sesi diskusi, KPK menyampaikan beberapa fokus area perbaikan yang relevan di lingkungan ASDP.

Mulai dari penguatan sistem pengadaan kapal, peningkatan tata kelola manajemen kapal berbasis digital, hingga pentingnya integrasi data manifest penumpang yang lebih andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal ini bertujuan agar ASDP mampu membangun sistem yang lebih transparan, efisien, dan antikorupsi.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menyampaikan pandangan yang sejalan.

Ia menegaskan bahwa komitmen terhadap integritas harus menjadi budaya kerja di seluruh lini ASDP.

"Bagi ASDP, membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik korupsi bukan hanya kewajiban normatif, tetapi merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, langkah perbaikan sistem juga akan dibarengi dengan evaluasi kebijakan internal yang sudah tidak lagi relevan dengan dinamika saat ini," ujar Heru menjelaskan.