CELIOS Kirim Surat ke Badan Statistik PBB, Minta Audit Pertumbuhan Ekonomi yang Dirilis BPS 

"Triwulan I-2025 saja hanya tumbuh 4,87 persen year on year, jadi cukup janggal ketikabpertumbuhan triwulan II mencapai 5,12 persen," kata Huda.

Dengan sumbangan mencapai 50 persen dari PDB, ia menilai janggal pertumbuhan
konsumsi rumah tangga triwulan I 2025 hanya 4,95 persen, tapi pertumbuhan ekonomi di angka 4,87 persen.

Ia menyebut tidak ada momen yang membuat peningkatan konsumsi rumah tangga meningkat tajam.

"Indeks keyakinan konsumen (IKK) juga melemah dari Maret 2025 sebesar 121,1 turun menjadi 117,8 (Juni 2025)," ujar Huda.

Dampak Jika Data Tidak Akurat

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS Media Wahyudi Askar menyebutkan jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

Menurut dia, data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat.

Ia mengatakan, data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan.

"Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja," kata Media.

"Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif," jelasnya.

CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya triwulan II-2025.

Mereka juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS.

"Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus, sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," ujar Media.