Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di 2026, Ekonom Ingatkan Integritas Data

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 5,4 persen, yang disampaikan dalam RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dihadapan DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu tertentu.

Target ini dinilai realistis oleh Ekonom dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam perhitungan.

"Iya mungkin saja (tercapai). Namun satu catatan penting, integritas akademik dari metode perhitungan pertumbuhan ekonomi perlu terus dijaga, juga integritas dan transparansi dari BPS dalam metode menghitung pertumbuhan ekonomi dan konsistensinya," tutur Telisa saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (15/8/2025).

Ia mengingatkan agar pencapaian target tidak dilakukan dengan memodifikasi metodologi yang tidak fair atau tidak konsisten.

Selain pertumbuhan ekonomi, Presiden Prabowo juga mematok target pengangguran berada di angka 4,44-4,96 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen dan gini ratio 0,377-0,380.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Masih Masuk Akal, Ronny P Sasmita: Lain Cerita Jika Tumbuh 6 Persen

Menurut Telisa, target ini dapat dikejar jika pemerintah menerapkan kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah.

"Produktivitas dari kelas bawah dan menengah harus terus ditingkatkan. Jadi harus disertai oleh kebijakan-kebijakan yang langsung menyasar ke masyarakat, bukan hanya berhenti di tataran agregat," jelasnya.

Ia mencontohkan perlunya kemudahan akses pendidikan, pelatihan dan informasi lapangan kerja, serta kemudahan akses ke sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.

"Skema-skema tersebut harus benar-benar bisa dimanfaatkan masyarakat secara nyata, bukan hanya jargon, tapi secara real-nya bagaimana. Itu juga harus ada evaluasi dan perbaikannya," tegas Telisa.

Dalam RAPBN 2026, Prabowo juga mengalokasikam anggaran sebanyak Rp 164,4 triliun untuk penguatan ketahanan pangan nasional. 

Menurut Guru Besar FEB UI, hal tersebut sudah sesuai dengan prioritas pemerintah yang ingin mencapai swasembada di sektor pangan.

"Iya sesuai prioritas pemerintah. Tapi harus jelas anggaran dan outcome-nya. Memang benar perlu prioritas, tapi harus jelas target dan sasarannya," ungkap Telisa.