Danantara Siapkan Reformasi Utang Proyek Kereta Cepat, Tak Hanya Restrukturisasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan pembenahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak akan berhenti pada tahap restrukturisasi. 

Menurutnya, Danantara akan melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur utang agar risiko gagal bayar atau default tidak kembali terjadi.

"Kami mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi, begitu kami restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti keputusan default dan lain-lain," ujar Rosan saat ditemui di Jakarta International Convention Center, Rabu (8/10/2025).

Default merupakan kondisi ketika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang, bunga, atau komitmen finansial lainnya yang telah disepakati.

Rosan menambahkan, proses pembahasan restrukturisasi dengan pihak China masih berlangsung. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait kelanjutan proyek kereta cepat hingga Surabaya.

"Kelanjutan proyek ke Surabaya itu ada di tangan Pak Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono," katanya.

Meski demikian, Rosan menekankan bahwa jika proyek kereta cepat diperluas hingga Surabaya, maka struktur pembiayaannya harus lebih berkelanjutan.

"Kalaupun ini yang Jakarta-Surabaya dilaksanakan, strukturnya itu adalah struktur yang benar-benar berkelanjutan (sustainable)," ucapnya.

Baca juga: KAI Terbebani Utang Rp 116 Triliun Proyek Kereta Cepat Whoosh, Indonesia Negosiasi Ulang ke China

Beban Utang dan Kerugian KCIC

Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.

Baca juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Bom Waktu, COO Danantara Temui Dirut KAI

Adapun komposisi pemegang saham PSBI terdiri dari:

- PT Kereta Api Indonesia (Persero): 51,37 persen

- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk: 39,12 persen

- PT Jasa Marga (Persero) Tbk: 8,30 persen

- PT Perkebunan Nusantara I: 1,21 persen

Proyek ini memberikan tekanan besar terhadap kinerja keuangan PT KAI (Persero). Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium KCIC mencapai Rp 116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dollar AS. Jumlah tersebut sudah termasuk pembengkakan biaya dan menjadi beban berat bagi PT KAI dan KCIC, yang masih mencatatkan kerugian pada semester I-2025.

KCIC juga harus membayar bunga pinjaman kepada CDB sekitar Rp 2 triliun per tahun. Manajemen PT KAI menyebut beban utang tersebut sebagai "bom waktu" karena berpotensi mengancam kelangsungan usaha perseroan.

Laba KAI Tergerus Kerugian Whoosh

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resmi PT KAI, entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di KCIC, yakni PT PSBI, mencatatkan kerugian sebesar Rp 4,195 triliun pada 2024.

Kerugian berlanjut pada semester I-2025, di mana PSBI kembali merugi sebesar Rp 1,625 triliun. Sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya, PT KAI harus menanggung kerugian sebesar Rp 951,48 miliar pada periode tersebut.

Sepanjang tahun 2024, saat PSBI mencatatkan kerugian Rp 4,19 triliun, PT KAI ikut menanggung kerugian sebesar Rp 2,24 triliun.