Hasil Kerja Sedikit dan Cuma Bikin Ribut, Menkeu Purbaya Rencana Bubarkan Satgas BLBI

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana akan membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Dia beralasan satuan tersebut tidak maksimal dalam melakukan tugasnya. Ditambah, Purbaya menilai Satgas BLBI hanya membuat keributan.

"Satgas BLBI masih proses (pembubaran). Itu nanti saya lihat seperti apa ini. Tapi saya sih melihatnya sudah lamaan, hasilnya nggak banyak amat."

"Cuma membuat ribut aja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu," ujarnya saat di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun, Purbaya menuturkan pembubaran Satgas BLBI tak serta merta langsung dilakukan. Dia menegaskan bakal melakukan asesmen terlebih dahulu.

"Akan saya ases lagi, sebelum kita ambil langkah itu (pembubaran)," ujarnya.

Sebagai informasi, Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021 atau di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, pembentukan Satgas BLBI tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

Baca juga: Reaksi Nyeleneh Purbaya saat Ditanya Minatnya Jadi Cawapres: Gila Lu, Kerja Juga Belum

Adapun pada Pasal 1, satgas ini bertugas untuk memulihkan kerugian negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI akibat diselewengkan oleh debitur hingga obligor.

"Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI," demikian isi dari pasal tersebut.

Sementara, Satgas BLBI dalam kerjanya bertanggung jawab dalam bentuk laporang langsung ke Presiden terkait pemulihan hak negara dari dana BLBI.

“Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah sesuai dengan kebutuhan dan kepada Presiden melalui Menteri Keuangan selaku pengarah paling sedikit satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan,” bunyi Keppres ini.

Masih mengacu pada Keppres tersebut, Satgas BLBI bertugas sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu diperpanjang masa tugasnya hingga Desember 2024.

Perpanjangan itu tertuang dalam Keppres Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas BLBI.

Masa Tugas Diperpanjang hingga Tahun Ini Imbas Kerja Tak Sesuai Target

Masa kerja Satgas BLBI pun kembali diperpanjang pada Juli 2024 oleh Menkopolhukam sekaligus Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI saat itu, Hadi Tjahjanto.

Adapun perpanjangan ini dalam rangka untuk pengoptimalan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," ujar Hadi pada 5 Juli 2024 lalu.

Meski telah diperpanjang dua kali, kerja Satgas BLBI bisa dikatakan tidak memuaskan.

Bagaimana tidak, sejak tahun 2021-2024, total aset obligor atau debitur BLBI baru sebesar 38,2 triliun atau 34 persen. Padahal target yang sudah ditetapkan yakni Rp110,45 triliun.

Adapun rinciannya yakni dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp 1,5 triliun. 

Kemudian dalam bentuk sita barang, baik barang jaminan ataupun harta kekayaan lainnya seluas 19.366.503 meter per segi atau setara Rp 17,7 triliun.

Sedangkan dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 meter persegi atau setara Rp 9,1 triliun.

Kemudian dalam bentuk PSP dan Hibah kepada K/L dan pemerintah daerah (pemda) seluas 3.826.909 meter persegi atau setara Rp 5,9 triliun. 

Terakhir, dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai senilai Rp 3,7 triliun dengan luas mencapai 670.837 meter persegi.

Target Tahun Ini Cuma Sita Aset Senilai Rp2 T

Meski masih jauh dari target, Satgas BLBI seakan tidak mau memenuhinya. Pasalnya, pada tahun 2025, satgas tersebut hanya menargetkan untuk menyita aset sebesar Rp2 triliun.

Ketua Satgas BLBI yang juga merupakan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, menyebut target itu sebagai desain realistis.

"Ya makin ke sini kan kita menyisir yang kecil, yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya. Nah kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yang kita lakukan adalah penyitaan, kalau soal casenya itu memang enggak mudah," ujarnya pada 9 September 2024

Demi penagihan dana BLBI bisa berkelanjutan, Rionald menyebut bakal ada pengganti Satgas BLBI yakni Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI.

Pembentukan ini lantaran masa tugas Satgas BLBI bakal berakhir pada tahun 2024.

"Makanya kemudian kita mengusulkan di bentuk sesuatu seperti komite tetap lah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," ungkap Rionald.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Taufik Ismail/Dennis Destryawan)