Menkeu Purbaya Sebut Utang Indonesia Aman: Bahaya atau Nggak Itu Dibandingkan dengan Sektor Ekonomi

TRIBUNNEWS.com - Nilai utang pemerintah Indonesia sebesar Rp9.138 triliun hingga akhir Juni 2025, dianggap Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, masih aman.

Ia menjelaskan, bahaya atau tidaknya utang sebuah negara, bukan berdasarkan nominal, melainkan perbandingan dengan sektor ekonominya.

Purbaya mengatakan nominal utang pemerintah Indonesia itu masih 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Hal ini, kata dia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

PDB merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja dan kesehatan ekonomi suatu negara.

"Kalau acuan utang bahaya besar apa enggak, itu bukan dilihat dari nominalnya saja, tapi diperbandingkan dengan sektor ekonominya."

Baca juga: Soal Rencana Pembangunan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN, Menkeu Purbaya Akui Belum Dapat Proposalnya

"Ini kan 99 persen, sekarang masih di bawah 39 persen dari PDB kan, jadi dari skandal ukuran internasional itu masih aman," jelas Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan utang negara maju justru rasionya lebih besar ketimbang Indonesia.

Contohnya, Eropa di atas 80 persem, Jerman mendekati 100 persen, Amerika Serikat (AS) melampaui 100 persen, dan Jepang yang mencapai lebih dari 250 persen.

Purbaya lantas memberikan contoh sederhana soal utang.

"Anda bayangkan kalau saya punya penghasilan Rp1 juta per bulan dengan Pak Sekjen Rp100 juta per bulan, maka utang saya Rp1 juta itu sama dengan penghasilan saya satu bulan."

"Tetapi untuk Pak Sekjen hanya 1 per 100 dari pendapatan. Dia gampang membayar, sedangkan saya sulit," jelas Purbaya, dilansir Kompas.com.

Ia pun meminta agar perkara utang pemerintah Indonesia tidak dibesar-besarkan.

Sebab, menurutnya, hal tersebut bisa menjadi sentimen negatif ke perekonomian.

"Utang jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif karena ada standar nasional dan internasional yang (menunjukan) kita cukup prudent (bijaksana)," katanya.

Meski demikian, Purbaya memastikan bakal mengontrol belanja pemerintah Indonesia supaya anggaran bisa dialirkan sebagaimana mestinya.

Ia juga akan memotong anggaran-anggaran yang dianggapnya tidak perlu.

"Ke depan kita akan cepat coba kontrol belanja pemerintah kita, supaya lebih baik, sehingga yang nggak perlu-perlu saya bisa mulai potong," tegas Purbaya.

Sebagai informasi, nominal utang pemerintah Indonesia per akhir Juni 2025 terdiri dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, pinjaman dari luar negeri Rp1.108.17 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp49,01 triliun.

Sementara, utang yang diperoleh dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun.

Nominal penerbitan SBN yang berdenominasi rupiah masih menominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, sedangkan yang berdominasi valas sebesar Rp1.496,75 triliun.

Paling Rendah di Antara Negara Anggota G20

Beberapa waktu lalu, Sri Mulyani ketika masih menjabat sebagai Menkeu, mengungkapkan rasio utang pemerintah Indonesia termasuk paling rendah di antara anggota negara G20.

Negara-negara anggota G20 terdiri dari 19 negara (Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Turki, Inggris Raya, dan Amerika Serikat) ditambah Uni Eropa dan Uni Afrika.

Anggota-anggota ini mewakili 85 persen PDB global, 75 persen perdagangan internasional, dan sekitar dua pertiga populasi dunia, menjadikan G20 forum penting untuk membahas masalah ekonomi dan keuangan global.

"Rasio utang Pemerintah Indonesia dibanding negara G20 termasuk yang terendah," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/7/2025), masih dari Kompas.com.

Tak hanya itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama triwulan I 2025, juga disebut Sri Mulyani sebagai yang tertinggi di antara negara anggota G20.

Sebagai catatan, menurut keterangan Sri Mulyani pada Juli 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 adalah sebesar 4,87 persen secara tahunan.

Namun, secara triwulanan, ekonomi mengalami kontraksi 0,98 persen.

Senada dengan inflasi, Sri Mulyani menyampaikan inflasi nasional tergolong rendah.

Pada Juni 2025, inflasi bulanan, tercatat 0,19 persen, sementara inflasi tahunan mencapai 1,87 persen.

"Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu," pungkas dia.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nitis Hawaroh, Kompas.com/Isna Rifka)