YLKI: Digitalisasi Layanan Listrik Dorong Transparansi dan Akuntabilitas

Ringkasan Berita:

• Digitalisasi layanan kelistrikan perlu diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
• Sistem digital memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan berkomunikasi dengan petugas tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.
• YLKI berharap layanan digital dapat menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses internet

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emiliana, menyatakan bahwa digitalisasi layanan kelistrikan perlu diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

YLKI adalah singkatan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, sebuah organisasi nirlaba yang didirikan untuk melindungi hak-hak konsumen.

Berdiri sejak 1973, YLKI kerap menjadi rujukan media dan pemerintah dalam isu-isu seperti tarif listrik, keamanan produk, layanan publik, dan transparansi harga.

Baca juga: Telkom Jawa Barat Dorong Pertumbuhan UKM Bandung Melalui Digitalisasi

Menurut Niti, sistem digital memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan, melacak tindak lanjut, dan berkomunikasi dengan petugas tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.

“Model layanan seperti ini membuka ruang bagi konsumen untuk mengakses informasi dan menyampaikan pengaduan secara lebih langsung,” kata Niti dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai aplikasi PLN Mobile merupakan alat yang tepat untuk membangun transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan.

“PLN Mobile merupakan langkah positif dalam membangun transparansi dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik,” ujarnya.

Aplikasi layanan kelistrikan saat ini mencakup fitur seperti pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, pencatatan meter, dan pelaporan gangguan yang terhubung dengan layanan pelanggan.

Niti menekankan bahwa sistem digital yang terintegrasi dapat membantu konsumen memantau status layanan secara daring, namun tetap perlu dievaluasi dari sisi efektivitas dan keandalan.

“YLKI memandang langkah tersebut sebagai bagian dari perubahan pola hubungan antara konsumen dan penyedia layanan, dari yang semula bersifat satu arah menjadi komunikasi dua arah yang lebih terbuka dan partisipatif,” tambah Niti.

YLKI optimistis, tambah Niti, layanan digital dapat menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses internet. “Serta tetap cepat dan tanggap dalam menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan konsumen,” jelasnya.

"Selain itu, Transformasi digital semestinya bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang memperbaiki tata kelola pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan dan perlindungan hak-hak konsumen,” tutup Niti.