Agus Pambagio: Semua yang Terlibat Proyek Kereta Cepat Harus Dimintai Pertanggungjawaban 

Ringkasan Berita:

• Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta semua pihak yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Whoosh dimintai pertanggungjawaban.
• Para pejabat tinggi pemerintahan yang memutuskan dijalankannya proyek ini harus dimintai keterangan.
• Sejak pertama beroperasi di 2023 hingga saat ini, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih mendatangkan laba bagi PT KAI (Persero).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan mark up proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Jakarta-Bandung menjadi sorotan banyak pihak.

Tingginya biaya perawatan kereta cepat Whoosh juga membuat PT KAI (Persero) yang ditunjuk pemerintah mengoperasikan moda transportasi ini masih merugi Rp 2 triliun per tahun sejak pertama kali beroperasi di 2023.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta semua pihak yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Whoosh harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk pejabat-pejabat tinggi pemerintahan yang mengambil keputusan sejak awal proyek ini dijalankan.

Menurut Agus, meski terjadi peralihan kekuasaan politik ke pemerintahan baru, tanggung jawab atas proyek strategis tersebut tetap melekat pada para pengambil kebijakan di pemerintahan sebelumnya.

"Ya, tentu orang-orang yang terlibat. Misalnya, tentu yang nomor satu adalah Presiden, harus dimintain keterangan dong."

"Presiden, Menko-nya, Menteri BUMN-nya kala itu sampai sekarang, kemudian Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan. Panggil saja semua untuk diminta pendapat seperti apa," ujar Agus di acara talkshow program Saksi Kata Tribunnews.com, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga perlu turut mengawasi hasil audit proyek tersebut, agar tidak ada kejanggalan dalam pengelolaan dana.

"Sambil KPK mempelajari hasil audit. Kalau hasil audit meragukan, suruh auditor lagi cek lagi sebenarnya bagaimana. Kan bisa begitu," terang Agus.

Terkait dengan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh, Agus menyatakan dukungannya.

Baca juga: Agus Pambagio Sebut Proyek Kereta Cepat Langgar Tata Kelola Pemerintahan: Ini Memalukan

Ia menilai langkah itu sesuai prinsip tata kelola keuangan negara, karena dana negara sudah dialihkan ke Danantara sebagai induk BUMN.

"Kalau saya sih setuju, karena memang salah satu pos pendapatan anggaran belanja negara itu dari dividen BUMN dan itu sudah digeser semua ke Danantara, ya sudah," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai keputusan akhir tetap perlu dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

"Makanya, duduklah kalian itu depan DPR Komisi XI. Mau diapain? Kan tetap harus dibayar. Danantara juga pakai duit kita. Pake APBN juga duit kita. Ya sudah, bayar saja. Cuman bagaimana mekanismenya silakan dibahas," ucap Agus.

Baca juga: Agus Pambagio Ungkap Cerita di Balik Awal Proyek Kereta Cepat Whoosh yang Sekarang Merugi

Ia juga mendukung langkah restrukturisasi utang sebagai solusi realistis agar beban pembayaran lebih ringan ke depan.