Serikat Buruh Ingatkan Produsen Ban Michelin Tak Seenaknya PHK, KSPSI Bakal Lakukan Pengawalan

Ringkasan Berita:

• Pimpinan DPR telah memberikan ultimatum selama 7 hari kepada manajemen PT Multistrada.
• Perusahaan diwajibkan berunding dengan serikat pekerja sebelum mengambil keputusan efisiensi atau PHK.
• KSPSI akan terus mengawal kasus ini hingga para pekerja mendapatkan haknya kembali.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menerima laporan dari Pimpinan Unit Kerja (PUK) KSPSI PT Multistrada Arah Sarana, bahwa 285 buruh yang hendak kembali bekerja setelah disidak Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dikabarkan dilarang masuk ke area perusahaan.

Andi Gani mengingatkan, bahwa pimpinan DPR telah memberikan ultimatum selama 7 hari kepada manajemen PT Multistrada atau produsen ban Michelin agar mempekerjakan kembali 285 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) saat proses perundingan berlangsung. 

Adapun, batas waktu pemenuhan ultimatum tersebut jatuh pada Jumat ini.

Baca juga: Produsen Ban Michelin di Cikarang PHK Karyawan, Kemenperin: Ada Tekanan Pasar Global 

Menurut Andi Gani, langkah perusahaan melakukan PHK tanpa proses perundingan jelas melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Multistrada dan Pimpinan Unit Kerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (KEP) KSPSI. 

Dalam perjanjian tersebut, perusahaan diwajibkan berunding dengan serikat pekerja sebelum mengambil keputusan efisiensi atau PHK.

"Ini sudah pelanggaran serius terhadap PKB dan etika hubungan industrial. Tidak boleh perusahaan seenaknya mem-PHK. Apalagi setelah adanya komitmen dari pimpinan DPR," tegas Andi Gani di Jakarta, Kamis (6/11/2025). 

Ia juga menegaskan, KSPSI akan terus mengawal kasus ini hingga para pekerja mendapatkan haknya kembali.

Selain itu, Andi Gani juga sedang menelusuri struktur kepemilikan PT Multistrada. Ia pun menduga pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut merupakan perusahaan asing.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama anggota DPR lain seperti Saan Mustopa, Obon Tabroni, dan lainnya melakukan sidak ke PT Multistrada.

Dalam sidak tersebut, Dasco menegaskan, proses PHK terhadap 285 pekerja harus dihentikan, surat PHK dan skorsing dicabut, serta seluruh pekerja dipekerjakan kembali sebelum perusahaan membuka perundingan terkait rencana efisiensi.

Dasco menekankan, langkah PHK yang dilakukan manajemen PT Multistrada tidak mengacu pada ketentuan dalam PKB.

"Saya atas perintah Pak Presiden datang langsung mendengarkan terkait persoalan kawan-kawan pekerja. Saya sampaikan, kami beri waktu 7 hari untuk bisa mempekerjakan kembali," tegas Dasco saat oras diatas mobil komando. 

Pimpinan DPR juga berencana memanggil jajaran direksi PT Multistrada untuk dimintai penjelasan terkait terjadinya PHK massal di perusahaan tersebut.

Sementara, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina menyampaikan langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.

"Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai lokasi manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia," kata Monika. 

Ia menegaskan, seluruh proses dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan rasa hormat kepada setiap individu yang terdampak.

"Kami berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya," ungkapnya.