Menkop Sebut Koperasi Bisa Menjadi Tempat Produksi dan Distribusi 

Ringkasan Berita:

• Orientasi pembangunan harus lebih menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama
• Penguatan koperasi desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menyediakan akses pembiayaan yang lebih adil bagi warga
• Relasi pekerja-pengusaha bukan semata hubungan ekonomi melainkan perjanjian sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa pemerintah mendorong perubahan paradigma ekonomi. Ia menyebut orientasi pembangunan harus lebih menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. 

Ferry Juliantono mengatakan desa menjadi titik penting dalam perubahan tersebut melalui pembentukan koperasi yang berfungsi sebagai lembaga produksi, distribusi, dan simpan pinjam.

Menurut Ferry, penguatan koperasi desa diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan menyediakan akses pembiayaan yang lebih adil bagi warga.

“Koperasi itu nanti bisa menjadi koperasi produksi, distribusi dan juga simpan pinjam. Akan ada lebih dari 80 ribu gudang dan outlet penjualan yang dilengkapi alat untuk menyimpan berbagai hasil panen di desa seperti untuk sayuran dan buah-buahan termasuk tentunya hasil tangkapan ikan untuk desa pantai," kata Ferry dalam musyawarah unit kerja di PT Yamaha Music Manufacturing Indonesia (YMMI), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2025). 

Ferry mengatakan fasilitas penyimpanan hasil pertanian dan perikanan akan diperluas di sejumlah wilayah untuk memperbaiki rantai pasok.

Langkah itu dinilai dapat mengurangi ketergantungan petani dan nelayan pada tengkulak serta menekan risiko kerugian akibat produk yang tidak tertampung pasar.

Baca juga: Menkop: Ekosistem Minyak Jelantah Berbasis Koperasi Bawa Manfaat Ekonomi dan Lingkungan

Pada kesempatan yang sama, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti relasi pekerja-pengusaha yang ia sebut bukan semata hubungan ekonomi.

“Perjanjian antara buruh dan pengusaha bukan semata perjanjian ekonomi, melainkan perjanjian sosial,” ujarnya.  

Menurutnya, kontrak kerja merupakan perjanjian sosial yang memerlukan rasa keadilan. Bila prinsip itu diabaikan, protes buruh menjadi bentuk koreksi sosial terhadap ketimpangan yang terjadi.

Ia juga menilai gerakan buruh dan gerakan koperasi sebagai dua kekuatan yang mampu mempengaruhi orientasi pembangunan.

Rocky menyebut penguatan kedua gerakan tersebut dapat menjadi penyeimbang di tengah kecenderungan pembangunan yang dianggap terlalu individualistis.

Menyinggung situasi ekonomi nasional, Rocky merujuk pandangan pemerintah mengenai perlunya menjaga daya beli. Ia menilai kebijakan fiskal harus menghadirkan harapan, bukan malah menambah beban masyarakat.

“Harapan itu adalah kebijakan yang bisa menumbuhkan industri secara sehat, bukan menjadi bancakan politik,” ujarnya. 

Ia juga menegaskan bahwa koperasi harus diperlakukan sebagai entitas penuh.

“Koperasi bukan sekadar catatan kaki dari industrialisasi,” katanya.