Soal Jokowi Tak Lakukan Lockdown, Alasan Pemerintah hingga Hal Penting Menurut Jusuf Kalla

"Kita baru sempat mengetes lebih 1000 sehingga tentu itu yang didapat tidak banyak," bebernya, dilansir tayangan YouTube tvOne news dikutip Tribun Bogor.

"Sangat baik dan sudah dijalankan bahwa pemerintah memperbanyak tempat pemeriksaan, tempat tes."

"Kalau mengetahui keadaan sebenarnya baru pemerintah bisa ambil tindakan," imbuhnya.

Seperti diketahui, Jokowi menegaskan kebijakan lockdown hanya bisa diambil pemerintah pusat.

Ia pun mengatakan, pemerintah daerah dilarang melakukan keputusan tersebut.

Tak hanya itu, keputusan besar juga harus dibahas dengan pemerintah pusat.

"Kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020), dilansir Kompas.com.

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," tegasnya.

Jokowi pun mengatakan saat ini yang terpenting adalah melakukan aktivitas dari rumah.

"Kebijakan belajar dari rumah kerja dari rumah dan ibadah di rumah perlu terus kita gencarkan untuk menghindari Covid-19 dengan tetap mempertahankan pelayanan kepada masyarakat," beber dia.

Baca: Ridwan Kamil Ungkap Jawa Barat Sudah Siapkan Skenario Jika Terjadi Lockdown, Stok Pangan Aman

Baca: Pengamat Politik Kritik Jokowi yang Tak Lockdown meski Ada Virus Corona: Jangan Mikir Politisasi

Perlu pertimbangan

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan ada beberapa pertimbangan jika akan melakukan lockdown.

Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

"Mulai dari pertimbangan efektivitas kemudian tingkat epidemi sampai kepertimbangan ekonomi, sosial budaya dan keamanan," terang Tito saat konferensi pers, Selasa, dilansir KompasTV yang dikutip Tribunnews.

Karena ekonomi berkaitan langsung dengan masalah moneter dan fiskal, Tito pun mengungkapkan lockdown menjadi kewenangan pusat.