BAP DPD RI Perjuangkan Kepastian Hukum dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dalam RDPU
Perjuangkan Kepastian Hukum bagi Rakyat, BAP DPD RI: Pengaduan Masyarakat Tak Boleh Terabaikan
Editor:
Content Writer
lihat foto
Dok. DPD RI
RDPU BAP DPD - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) membahas penyelesaian pengaduan masyarakat terkait konflik agraria, hak atas tanah, dan maladministrasi di daerah. Rapat dihadiri perwakilan kementerian terkait serta perwakilan masyarakat dari berbagai daerah untuk menindaklanjuti pengaduan dan koordinasi penyelesaian kasus, Rabu (5/11/2025).
Sementara itu, anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Timur, Maria Stevi Harmani, menyoroti masalah pertanahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi konflik horizontal. Sebanyak 200 kepala keluarga di NTT dilaporkan memiliki sertifikat tanah tanpa kejelasan lahan yang dimaksud.
“Akar masalahnya sebenarnya klasik, adanya sertifikat yang tidak ada lahan. Sebanyak 200 KK mengeluhkan bahwa mereka menerima sertifikat tanah namun tidak memiliki lahan yang memadai untuk ditanami atau ditempati,” tegas Stevi.(*)
Baca juga: RDPU di DPR, PPGIA Minta Komisi VI Kawal Hak Pensiun Dampak Restrukturisasi Jiwasraya
Baca Juga
| DPD RI Lakukan Evaluasi Efektivitas Pembentukan Peraturan Daerah di DIY |
|
|---|
| Anggota DPD Jialyka: Kolaborasi DPD RI dan Media Kreatif Perkuat Narasi Aspirasi Daerah |
|
|---|
| Komite IV DPD RI Tinjau BPK Sumsel, Dorong Akuntabilitas & Tindak Lanjut Rekomendasi Keuangan Daerah |
|
|---|
| Komite IV DPD RI Soroti Ketimpangan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK di Provinsi Sumbar |
|
|---|
| Jadi Tuan Rumah WPF, DPD RI Dorong Diplomasi Perdamaian Dunia Berbasis Bhinneka Tunggal Ika |
|
|---|
![[FULL] Ekonom Celios Sebut Indonesia Belum Siap Redenominasi Rupiah: RI Butuh 8 hingga 9 Tahun Lagi](https://img.youtube.com/vi/E_lguIar2Dg/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.