Breaking News:
DPR RI

DPR : "Alasan Pembentukan Kantor Pertahanan Perlu Dikaji Ulang"

Rencana Kementerian Pertahanan membentuk kantor pertahanan di tingkat Provinsi dinilai DPR Perlu dikaji ulang karena dinilai pemborosan anggaran.

print.kompas.com
Upacara kegiatan pembentukan kader bela negara tingkat nasional berlangsung di halaman kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pertahanan berencana membentuk kantor pertahanan di tingkat Provinsi. 

Anggota Komisi I DPR Sukamta menuturkan rencana tersebut sudah muncul pada tahun 2012-2013. Saat itu, Menteri Pertahanan dijabat Purnomo Yusgiantoro. 

Purnomo sempat mengeluarkan kebijakan tentang revitalisasi manajemen pertahanan di daerah, yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh Desk PPKP (Pengendali Pusat Kantor Pertahanan).

"Kementerian Pertahanan memang memiliki kekhususan fungsi kerja dibanding kementerian yang lain, yaitu selain sebagai regulator juga dapat sekaligus menjadi operator teknis," kata Sukamta melalui pesan singkat, Selasa (12/7/2016).

Hal tersebut, kata Sukamta, diatur dalam Undang-undang No 39 tahun 2008 tentang kementerian negara Pasal 8.

Diantaranya perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya serta pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

"Jadi untuk melaksanakan amanat Pasal 8 tersebut, PPKP sudah cukup. Sehingga rencana program pembentukan Kantor Pertahanan di daerah perlu dikaji ulang," kata Politikus PKS itu.

Ia mengungkapkan alasan pembentukan kantor tersebut perlu dikaji ulang.

Pertama, pemborosan anggaran belanja. Sukamta mengingatkan pembentukan instansi vertikal dengan tata organisasi baru maka akan berpengaruh terhadap peningkatan anggaran yang besar.

"Sebagai perhitungan kasar, setiap instansi akan didukung oleh sekitar 30 personil, kantor, mobil operasional dan anggaran belanja kegiatan, maka setidaknya setiap kanwil akan membutuhkan anggaran rutin Rp3 miliar setiap tahun. Dengan 34 propinsi, maka setiap tahun akan dibutuhkan anggaran lebih dari Rp100 miliar," katanya.

"Ini belum termasuk anggaran pembangunan Kantor yang setidaknya membutuhkan anggaran Rp2-5 miliar. Hal ini tentu akan lebih hemat apabila PPKP tetap seperti saat ini tanpa harus dengan kantor tersendiri," ungkapnya.

Sukamta menuturkan alasan lainnya fungsi PPKP saat ini sudah berjalan dengan dibentuk Koordinator Daerah (Korda) PPKP di tiap propinsi berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor Kep/216/M/IV/2012.

Apabila fungsi Korda PPKP saat ini dianggap belum optimal, lanjutnya, perlu dilakukan evaluasi dan identifikasi permasalahan yang ada.

"Selain itu perlu ditimbang seberapa besar beban tugas pemerintahan di bidang pertahanan sehingga perlu dibentuk kantor di tiap propinsi," tuturnya.

Alasan terakhir, Sukamta menuturkan fungsi kantor pertahanan di daerah seperti dikatakan Menhan diantaranya membantu pertahanan sipil di wilayah, dimanfaatkan menjadi sarana informasi bagi kepala daerah, mengoptimalkan saluran komunikasi mengenai pertahanan wilayah dari pusat ke daerah.

Menurutnya fungsi itu telah dilakukan oleh TNI sesuai dengan tingkatannya. Contohnya, FORKOMPIMDA yang didalamnya terdiri dari Pimpinan Daerah, TNI, Kepolisian dan Kejaksaan dari level Provinsi hingga level kecamatan.

“Jadi menurut hemat saya, program PPKP ini saja yang diteruskan, tidak perlu membuat Kantor Pertahanan baru di daerah,” imbuhnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Admin: Sponsored Content
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved