Breaking News:
DPR RI

Puan: Bersama Pemerintah, DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Evaluasi itu, kata Puan, akan disampaikan kepada pemerintah sehingga dapat segera ditindaklanjuti dalam program bansos berikutnya.

DPR RI
Puan Maharani ketika menghadiri penyerahan bantuan nontunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kab. Tangerang, Selasa (23/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR dan pemerintah akan bersinergi dalam pengawasan pemberian bantuan sosial tunai warga terdampak Covid-19.

Hal itu dikatakan Puan Maharani ketika menghadiri penyerahan bantuan nontunai di Desa Jayanti, Kecamatan Cikande, Kab. Tangerang, Selasa (23/6/2020).

“Dalam rangka pengawasan dari DPR RI atas bantuan sosial non tunai yang di berikan pemerintah selama 3 bulan ini, bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang menerima, apakah penerima itu betul betul merasakan manfaatnya? Dipergunakan untuk apa?” ungkap Puan.

Baca: Puan Maharani Pastikan DPR Akan Evaluasi Bansos Corona

Acara penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) dilaksanakan di kantor desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Hadir dalam acara ini Menko PMK Muhajir Effendi dan Menteri Sosial Juliari P. Batubara.

Bansos tunai untuk warga Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang hari ini diberikan kepada 1.178 orang. Bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan langsung tunai (per KK) sebesar Rp 600 ribu, yang khususnya berada di Desa Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten.

Puan menekankan agar bantuan pemerintah itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu bagaimana mereka itu bisa tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berbulan-bulan ke depan.

“Karena memang ini adalah anggaran untuk mengatasi pemulihan dalam proses pandemi Covid sampai nanti bulan Desember. Tiga bulan sudah berjalan, tiga bulan selanjutnya tentu nanti kita evaluasi juga terkait dengan program program bantuan pemerintah ini,”tegasnya.

Salah satu yang disoroti Ketua DPR adalah mekanisme serta penentuan waktu pemberian bantuan. Ia mencontohkan harusnya ada penentuan tanggal pemberian bantuan di tiap-tiap wilayah.

“Ini menjadi salah satu evaluasi yang nanti saya sampaikan kepada pemerintah. Supaya itu untuk mengurangi penumpukan dan antrian yang tadi katanya bisa sampai tiga jam untuk pencairan bantuan tunainya,” ungkap Puan.

Puan menyoroti masih perlunya sosialisasi lebih gencar sehingga tanggal pembagian bantuan sosial yang tidak diketahui warga. Hal itu disadari Puan ketika ia berdialog kepada salah seorang penerima bantuan sosial dari Pemerintah di desa Cikande itu.

Baca: Data Bansos Jadi Sorotan, Politikus PDIP: Covid Ini Titik Balik Untuk Integrasi Data Sosial

Halaman
12
Berita Populer
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved