Sengketa Pilbup Kabupaten Aru, Paslon Temy-Hady Persoalkan Temuan BPK Soal Dana Pembangunan Jalan

Sementara itu, mengenai persoalan kelebihan bayar dalam dalil permohonan, majelis hakim konstitusi berupaya mengkonfirmasi bahwa hal itu betul merugikan negara dan bukan perorangan.

Pemohon kemudian memastikan bahwa hal tersebut merugikan negara dengan bukti yang diajukan pihaknya.

"Ini kerugian negara temuan BPK, atau…?" tanya Ketua MK, Suhartoyo kepada pemohon yang diwakili kuasa hukumnya.

"Iya Yang Mulia. Ini berdasarkan temuan BPK," jawab Charles.

Berdasarkan permohonan yang disampaikan, majelis kemudian meminta agar termohon, yakni KPU Kabupaten Kepulauan Aru memberikan tanggapan dalam persidangan berikutnya.