Perketat Pengawasan Distribusi BBM, Komisi VI DPR: Lindungi Konsumen dan Reputasi Energi Nasional

TRIBUNNEWS.COM - Merebaknya keluhan motor brebet dan mogok massal di sejumlah wilayah Jawa Timur usai pengisian Pertalite memunculkan keprihatinan mendalam di kalangan legislatif. Peristiwa yang terjadi di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Sidoarjo ini diduga terkait kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar dan menimbulkan keresahan masyarakat. DPR RI menilai insiden tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah dan Pertamina untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di seluruh daerah.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menegaskan bahwa insiden ini menyentuh langsung kepentingan masyarakat kecil yang menggantungkan aktivitas sehari-harinya pada sepeda motor. Ia menilai, lemahnya pengawasan di tingkat SPBU maupun rantai distribusi dapat menimbulkan kerugian massal dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan energi nasional.

“BBM bersubsidi seperti Pertalite adalah hak masyarakat, sehingga pemerintah dan Pertamina wajib memastikan kualitasnya terjaga sampai ke pompa terakhir,” ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Firnando menilai kejadian ini menunjukkan pentingnya pengawasan berlapis terhadap BBM bersubsidi, baik dari sisi logistik, penyimpanan, maupun distribusi. Ia mendorong Pertamina bekerja sama dengan Dirjen Migas dan BPKN untuk melakukan audit mutu di lapangan serta memastikan penegakan sanksi bagi SPBU yang terbukti lalai.

Baca juga: Ketua Komisi XII DPR RI Minta Pertamina Patra Niaga Pastikan Kualitas BBM di Jawa Timur Terjaga

“Kalau pengawasan longgar, masyarakat yang paling dirugikan. Negara tidak boleh abai terhadap hak konsumen yang sudah membayar dengan harga subsidi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Firnando menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI meminta Pertamina memberi atensi serius terhadap kasus ini. Ia menegaskan bahwa sorotan publik yang mengaitkan insiden ini dengan kebijakan Kementerian ESDM adalah tidak tepat, karena kebijakan tambahan etanol dalam BBM masih belum diterapkan.

“Masalah ini murni pada tataran operasional dan distribusi Pertamina. Karena itu, fokus utama harus pada penelusuran mutu dan perbaikan sistem distribusi di lapangan,” katanya.

Firnando berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan berbasis data agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap BBM nasional harus dijaga. Ini momentum memperbaiki tata kelola energi bersubsidi agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat,” pungkasnya.