Ibadah Haji 2025
Musim Haji Dimulai, F-PDIP DPR Wanti-wanti soal Kesiapan dan Minta Tindak Tegas Travel Nakal
Anggota DPR RI menyoroti praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang dilakukan oleh oknum biro travel.
Editor:
Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), Abidin Fikri menyampaikan apresiasi atas kesiapan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta seluruh pihak yang terlibat dalam musim haji 1446 H/2025 M yang resmi dimulai dengan pemberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi pada 2 Mei 2025.
"Komisi VIII DPR RI mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Kami pastikan proses pemvisaan, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan sudah disiapkan dengan matang," kata Abidin Fikri, Rabu (7/5/2025).
Meski begitu, Abidin memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan haji 2025.
Ia menyoroti praktik pemberangkatan jemaah haji menggunakan visa non-haji yang dilakukan oleh oknum biro travel.
Abidin menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan keselamatan jemaah.
"Kami meminta Kementerian Agama menindak tegas travel yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin operasional. Jangan biarkan jemaah menjadi korban," tegasnya.
Abidin pun mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan memeriksa keabsahan biro perjalanan melalui situs resmi Kementerian Agama.
Kepada korban penipuan, ia mendorong agar segera melapor ke kepolisian.
"Jangan diam. Laporkan dengan membawa dokumen perjalanan, bukti pembayaran, dan bukti komunikasi dengan travel agar pelaku bisa diproses hukum," ucap Abidin.
Adapun, pada tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah dijadwalkan akan menunaikan ibadah haji, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.
Untuk itu, Abidin menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, mulai dari penyediaan makanan bercita rasa Nusantara, fasilitas ramah lansia, hingga pelatihan manasik haji intensif.
Hal ini penting untuk mengantisipasi cuaca ekstrem di Arab Saudi yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celsius.
"Kami juga mendorong pengawasan ketat terhadap maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudi Airlines agar tidak ada keterlambatan yang mengganggu jadwal jemaah," tutur Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX tersebut.
Pengawasan Menyeluruh
Ibadah Haji 2025
Komite 3 DPD RI Usul Ada Kompensasi Otomatis Terhadap Jemaah Haji Telat atau Gagal Berangkat |
---|
Mekanisme Kuota Haji, Bagaimana Peran Pemerintah dan Swasta Memotong Daftar Antrean? |
---|
Kepala BP Haji: Isu Kesehatan Jemaah Haji Indonesia jadi Sorotan Arab Saudi |
---|
Kepala BP Haji Pastikan Belum Minta Tambahan Kuota Haji dari Pemerintah Arab Saudi |
---|
ICW Laporkan Dugaan Korupsi Haji 2025: Diduga Ada ASN Lakukan Pungli Makanan, Negara Rugi Rp251 M |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.