Musim Haji Dimulai, F-PDIP DPR Wanti-wanti soal Kesiapan dan Minta Tindak Tegas Travel Nakal

Sementara itu, Anggota komisi VIII DPR Fraksi PDIP, Selly Gantina menambahkan DPR akan melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Bahkan, DPR disebut membagi pengawasan ke dalam beberapa tahap, dari sebelum keberangkatan, masa pelaksanaan di Mekah dan Madinah, hingga pasca kepulangan.

“Kami turun langsung ke lapangan, termasuk ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fokus kami bukan hanya fasilitas, tapi agar ibadah jemaah tidak terganggu oleh persoalan teknis,” ungkap Selly.

Selly menyampaikan harapannya agar catatan evaluasi tahun 2024, termasuk kasus delay transportasi yang membuat jemaah gagal menjalankan Arbain di Madinah, tidak terulang.

Dengan menggandeng delapan perusahaan (syarikah) layanan, meningkat dari dua tahun lalu, Kemenag diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Sementara itu terkait rencana pembangunan ‘kampung haji’ di Arab Saudi, Selly menyebutnya sebagai langkah strategis dalam menekan biaya haji. Namun, ia mengakui masih ada kendala regulasi yang menghambat BPKH untuk melakukan investasi langsung di Saudi.

"Kami berharap kerja sama jangka panjang seperti kontrak maktab atau hotel 5-10 tahun bisa terwujud. Ini akan berdampak signifikan pada efisiensi biaya, terutama karena nilai tukar dolar dan real Saudi selalu fluktuatif," jelasnya.

Sementara terkait biaya haji 2025 yang mengalami penurunan sebesar Rp 4 juta dan menjadi Rp 89 juta, Selly mengingatkan beban biaya masih tinggi, terutama dari komponen penerbangan.

Ia pun menyoroti perbedaan biaya antar-embarkasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan.

"Komponen penerbangan dibayar penuh oleh jemaah, dan biaya antar-embarkasi bisa berbeda jauh. Ini masih jadi pekerjaan rumah kita bersama,” teranh Selly.

Selly juga menegaskan pentingnya lobi-lobi diplomatik dengan otoritas Arab Saudi untuk urusan tenda dan lokasi masyair saat puncak haji.

Menurutnya, komitmen untuk Haji yang Aman, Nyaman, dan Mabrur dengan berbagai tantangan dan upaya perbaikan harus terus dilakukan.

"Komitmen Pemerintah sangat penting agar pelayanan tidak hanya memenuhi standar minimum, tetapi benar-benar prima. Kami ingin memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tenang, khusyuk, dan kembali ke Tanah Air sebagai haji mabrur,” pungkas Selly.