Timwas DPR F-PKS Beri Catatan saat Puncak Penyelenggaraan Haji 2025

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI mengungkapkan sejumlah persoalan serius dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, terutama saat memasuki fase puncak ibadah, yakni wukuf di Arafah. 

Masalah-masalah tersebut dinilai berulang dan menimbulkan dampak langsung terhadap kenyamanan serta kekhusyukan jemaah.

Anggota Timwas dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menyebutkan bahwa berbagai permasalahan yang terjadi sejak awal kedatangan jemaah ke Tanah Suci kembali muncul dalam fase krusial ibadah. 

Satu di antaranya adalah soal pemisahan jemaah sejak keberangkatan.

“Dari awal jemaah sudah menghadapi tantangan, suami istri dipisah, pembimbing tidak bersama rombongan. Setelah direkonsiliasi, di sini malah terpecah lagi,” kata Fikri, dalam keterangan persnya, Selasa (10/6/2025).

Transportasi Menuju Arafah Tersendat

Masalah paling menonjol, kata Fikri, terjadi saat pergerakan jemaah ke Arafah. 

Banyak jemaah yang telah bersiap sejak Rabu pagi dengan mengenakan kain ihram, terpaksa menunggu selama berjam-jam karena belum dijemput oleh kendaraan.

“Ada yang dari pagi sampai malam belum diberangkatkan. Bahkan Kamis pagi masih ada yang belum sampai Arafah. Alhamdulillah akhirnya Kamis siang semuanya bisa tiba,” ungkapnya.

Baca juga: Kepala BPOM Sebut Angka Kematian Jemaah Haji Turun Signifikan, Meski Jumlah Petugas Minim

Ia menyoroti ketidaksiapan armada transportasi dari pihak syarikah sebagai penyebab utama keterlambatan ini.

Tenda Arafah Overkapasitas

Setibanya di Arafah, jemaah kembali dihadapkan pada kondisi yang tidak ideal. 

Tenda-tenda penampungan yang sudah penuh masih terus dipaksakan untuk diisi. Hal ini diperparah oleh minimnya pengawasan dari penyedia layanan lokal.

“Sudah overload, tapi tetap ditambah. Dirjen PHU juga mengakui kondisi ini dan menyatakan akan menjadi bahan evaluasi bagi syarikah terkait,” ujar legislator dari Dapil Jawa Tengah IX ini.

Distribusi Kartu Nusuk Tak Sesuai Target

Tak hanya itu, distribusi kartu Nusuk — yang merupakan akses penting bagi jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji — juga meleset dari target yang telah disepakati. 

Dalam rapat kerja antara Timwas, Kementerian Agama, dan syarikah pada 2 Juni, disepakati bahwa distribusi kartu harus selesai pada 3 Juni pukul 20.00 waktu setempat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan target tersebut gagal terpenuhi.

“Faktanya baru Rabu malam 99,5 persen terdistribusi dengan baik. Ini jadi catatan besar,” ujarnya.

DPR Akan Ambil Langkah Strategis

Melihat kondisi ini, Fikri menyatakan DPR harus turun tangan lebih aktif demi memastikan jemaah tetap bisa menunaikan rukun haji dengan baik. Ia menekankan pentingnya fungsi pengawasan yang adaptif dalam kondisi darurat.

“Ketika penyelenggara tidak mampu mengatasi masalah, kami tidak bisa hanya menonton. Karena wukuf di Arafah adalah inti ibadah haji,” ucapnya.

Lebih lanjut, seluruh temuan ini akan dibawa ke pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Revisi akan mencakup isu-isu seperti visa furoda, manajemen transportasi, layanan katering, pemondokan, serta distribusi kartu Nusuk.

“Jika kualitas layanan tidak juga membaik, syarikah tertentu harus diberi sanksi tegas. Bahkan bisa jadi dicoret dari kerja sama di tahun berikutnya,” pungkasnya.