Media Israel Sebut IDF Buat Kabar Hoaks soal Puluhan Bayi Dipenggal Hamas

TRIBUNNEWS.COM - Media ternama Israel, Haaretz menyebut bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyebarkan kabar bohong atau hoaks soal adanya pemenggalan terhadap bayi-bayi oleh Hamas akibat serangan pada 7 Oktober 2023 lalu.

Dikutip dari Middle East Eye, awalnya Haaretz mengidentifikasi soal laporan yang tidak terverifikasi dan tidak akurat terkait adanya serangan mendadak dari Hamas.

Alhasil, Haaretz pun melakukan kroscek dengan sejumlah laporan dari militer Israel.

Salah satu laporan yang di-kroscek adalah terkait adanya pemberitaan kematian anak-anak dan bayi.

Pada saat serangan Hamas dilancarkan pada 7 Oktober 2023 lalu, Israel menyebut ada 1.200 warga Israel yang terbunuh.

Namun, lantaran tidak ada daftar resmi dari Pemerintah Israel terkait jumlah korban akibat serangan itu, Haaretz justru yang memperolehnya.

Baca juga: Rumah Imam Besar Masjid Al Aqsa Sheikh Sabri Mau Dibongkar Israel: Dianggap Bangunan Ilegal

Berdasarkan daftar korban yang telah terkonfirmasi tersebut, ada 30 anak-anak yang dinyatakan tewas.

Hanya saja, menurut laporan Haaretz itu, daftar korban tewas belum lengkap karena pemeriksaan forensik masih terus dilakukan.

Kemudian, beberapa hari setelah serangan Hamas atas Israel, saluran berita Israel i24, memberitakan adanya 40 bayi yang dipenggal Hamas.

Sontak, pemberitaan itu menjadi sorotan dunia.

Tak sampai disitu, banjir informasi terkait kekejaman Hamas terhadap anak-anak dan bayi terus bermunculan meski belum terkonfirmasi kebenarannya.

Termasuk adanya laporan dari Kepala Dinas Pencarian dan Penyelamatan IDF, Golan Vach yang mengklaim melihat mayat-mayat bayi dibakar.

Kemudian, pada pekan lalu, seorang reporter Israel membagikan sebuah wawancara dengan seorang tentara dan mengklaim bahwa 'bayi-bayi dan anak-anak digantung di tali jemuran secara berurutan'.

Terkait informasi dan klaim ini, Haaretz menegaskan tuduhan itu tidaklah benar.

Juru bicara IDF mengungkapkan bahwa tetara yang memberikan pernyataan itu merupakan tentara cadangan yang tak memiliki kapasitas resmi untuk berbicara ke publik.